Menyegarkan Kembali Kepemimpinan Muhammadiyah

Faozan Amar

Dosen FEB UHAMKA, Sekretaris LDK PP Muhammadiyah, dan Staf Khusus Menteri Sosial

MUHAMMADIYAH akan melaksanakan Muktamar ke-48 pada 19-20 November 2022 di Surakarta, Jawa Tengah. Rencana Muktamar akan dibuka secara resmi oleh Presidan Joko Widodo di Stadion Manahan Solo dan ditutup oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Berbeda dengan sebelumnya, muktamar kali ini dilaksanakan secara hybrid dan jamak qashar, yakni dengan memadukan offline dan online, sebagai bagian dari ikhtiar untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Muktamar dilaksanakan secara tatap muka langsung, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. Pertemuan secara tatap muka ini diputuskan dalam Tanwir Muhammadiyah dan Aisyiyah. Peserta Muktamar pun harus sudah mendapat vaksin ketiga (booster), selalu memakai masker, dan mencuci tangan dengan air bersih. Hal yang sama juga berlaku untuk penggembira.

Karena Muktamar dilaksanakan secara jamak qashar, maka sidang pleno I muktamar telah yang berisi laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2022 dan tanggapan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah beserta organisasi otonom telah dilaksanakan secara hybrid pada 12 November 2022.



Ada lima agenda utama Muktamar, yakni 1). Laporan Pertanggungjawaban PP Muhammadiyah 2015-2022, 2). Pembahasan program Kerja Muhammadiyah 2022-2027, 3). Risalah Islam Berkemajuan, 4). Membahas isu-isu umat dan kemanusiaan global dan 5). Memilih anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 dan Ketum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Dengan mengusung tema Muktamar Muhammadiyah; Memajukan Indonesia, Mencerahkan, Muhammadiyah berusaha berkhidmat memberikan pelayanan dan melaksanakan program yang bermanfaat bagi umat dan bangsa, seperti yang selama ini telah dilakukan selama 110 tahun. Di samping itu, Muhammadiyah juga terus berusaha berperan lebih besar dalam memajukan Indonesia dan memperluas spektrum pergerakan di ranah dunia sebagai implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Karena itu, Muhammadiyah ke depan perlu lebih memperkuat peran kebangsaan dan peran di ranah internasional. Hal ini penting dan strategis karena sebagai pendiri bangsa (founders), Muhammadiyah harus ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Indonesia merdeka, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Muhammadiyah perlu lebih hadir mewarnai berbagai kebijakan negara, terutama yang terkait langsung dengan dakwah dan amal usaha yang selama ini digeluti oleh Muhamamdiyah, seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selama ini peran tersebut belum berjalan dengan maksimal karena mobilitas pimpinan dan komunikasi eksternal Muhammadiyah yang terbatas.