Mengenal Xinjiang dan Permasalahan yang Tersisa di China
Senin, 31 Oktober 2022 - 11:01 WIB
Republik Rakyat China, nama resmi negara China, berdiri pada tahun 1949 dan yang berhak mewakili China saat ini di dunia internasional, dan Daerah Otonomi Uigur Xinjiang dibentuk pada tahun 1955. Dalam proses sejarah China, wilayah China telah mengalami periode separatism, pemberontakan maupun persatuan secara bergantian. Seperti gerakan separatis atau pemberontakan untuk memisahkan diri dari dinasti dan mendirikan Republik.
Sejarah China sangat kompleks, dimana wilayah China pernah menjadi jajahan maupun pernah disewakan kepada bangsa barat. Jadi dalam sejarah China, tidak hanya terjadi konflik internal antara Xinjiang dan pemerintah pusat, kita tahu jelas konflik yang belum berakhir adalah perang saudara antara pemerintah Nasionalis yang berbasis di Taipei dan pemerintah Komunis yang berbasis di Beijing.
Masih dalam konflik internal, sepanjang tahun 2019, kita dikejutkan dengan demonstrasi di Hong Kong yang konon menuntut kebebasan demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri seperti yang dijanjikan oleh para pemimpin Komunis sebelum Hong Kong kembali ke China. Kembali ke masalah Xinjiang, apa yang sebenarnya terjadi di Xinjiang? Konflik antar suku yang berbeda? Atau penindasan terhadap etnis minoritas dan agama minoritas?
Dalam memahami konflik yang terjadi di Xinjiang, seharusnya para pengamat tidak hanya mengamati dari kacamata media barat, tetapi harus seimbang. Artinya juga harus membaca dari sumber yang berbahasa China, terutama media lokal baik dari kelompok pro pemerintah maupun media sosial milik gerakan pro kemerdekaan. Akademisi maupun pengamat harusnya memilih referensi yang memiliki bukti ilmiah dan sumber yang dapat dipercaya, bukan artikel atau kabar burung yang tendensius dengan propaganda politik. Kalau media tidak bisa netral, seharusnya pembaca harus memiliki sikap kritis dan netral dalam memahami situasi di Xinjiang.
Kasus di Xinjiang murni bukan kasus penindasan terhadap agama minoritas, mengingat agama Islam dan pemeluk agama Islam bukan hanya tersebar di wilayah Xinjiang, tetapi juga di wilayah lainnya di China. Kita harus mengakui, agama selalu dijadikan isu untuk mendiskriminasi atau katakanlah etnis Uighur yang sebagian besar beragama Islam selalu merasa terdiskriminasi karena mereka beragama Islam. Namun, etnis Hui yang notabene beragama Islam tidak merasa menjadi sasaran diskriminasi dalam hal budaya maupun agama dengan etnis mayoritas di China, yaitu etnis Han.
Isu Xinjiang yang dikatakan adalah tindakan menekan minoritas dan agama minoritas mulai bertambah sensitif ketika media barat mulai menuduh bahwa kasus di Xinjiang adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur dan umat Islam. Tentu saja, tidak sepenuhnya benar tuduhan dari media barat karena mengingat Amerika serikat yang mewakili barat sudah mulai kwatir akan posisinya sebagai super power di dunia digantikan oleh China. Mereka khawatir akan kebangkitan China dan mulai mencuatkan isu tentang berbagai pelanggaran terutama pelanggaran yang menyangkut Hak hidup dan Hak-hak Minoritas di Xinjiang. Selain itu juga, Amerika juga turut ikut campur tangan dalam demonstrasi di Hongkong maupun masalah antara Taiwan dan China yang selalu terkait dengan satu kata, yaitu penindasan.
Media Barat lebih tertarik untuk memberitakan sisi negarif China daripada pembangunan dan kemajuan ekonomi di China. Para wartawan ini sebenarnya tidak melihat dan mengamati sendiri situasi sebenarnya di Xinjiang dan dengan asal-asalan memberitakan situasi China terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan demonstrasi dan hak asasi manusia, media juga telah mengabaikan sebab-musabab dan kenyataan yang menyebabkan sebuah kerusuhan di China. Ada pemberitaan yang mengatakan bahwa bahwa Pusat Pendidikan Keahlian atau yang sering disebut sebagai re-education center di Xinjiang bagaikan penjara.
Sebenarnya tujuan didirikannya pusat pendidikan ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta warga yang pernah terlibat aksi terorisme namun belum dikategorikan berat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan memulai hidup baru agar mereka bisa lepas dari radikalisme. Situasi aktual atau fakta yang bertolak belakang dengan pemberitaan miring media barat tentang Xinjiang terbukti melalui beberapa wawancara dan liputan yang dilakukan oleh beberapa media di Indonesia, dan beberapa pernyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh Indonesia yang datang langsung dan menyaksikan bagaimana kondisi di Xinjiang dan keadaan negara tersebut terutama di Pusat Pelatihan di Xinjiang.
Bagi kebanyakan orang, terutama non bangsa atau warga negara China yang tidak memahami budaya maupun sejarah China akan mengatakan bahwa Islam dan etnis minoritas itu seperti agama dan etnis asing di China dengan sentuhan oriental yang eksotis. Tetapi bagi yang mehami sejarah dan budaya China akan merasakan bahwa sebenarnya komposisi etnis dan agama di China sama dengan di Indonesia yang multietnis dan agama juga.
Sejarah China sangat kompleks, dimana wilayah China pernah menjadi jajahan maupun pernah disewakan kepada bangsa barat. Jadi dalam sejarah China, tidak hanya terjadi konflik internal antara Xinjiang dan pemerintah pusat, kita tahu jelas konflik yang belum berakhir adalah perang saudara antara pemerintah Nasionalis yang berbasis di Taipei dan pemerintah Komunis yang berbasis di Beijing.
Masih dalam konflik internal, sepanjang tahun 2019, kita dikejutkan dengan demonstrasi di Hong Kong yang konon menuntut kebebasan demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri seperti yang dijanjikan oleh para pemimpin Komunis sebelum Hong Kong kembali ke China. Kembali ke masalah Xinjiang, apa yang sebenarnya terjadi di Xinjiang? Konflik antar suku yang berbeda? Atau penindasan terhadap etnis minoritas dan agama minoritas?
Dalam memahami konflik yang terjadi di Xinjiang, seharusnya para pengamat tidak hanya mengamati dari kacamata media barat, tetapi harus seimbang. Artinya juga harus membaca dari sumber yang berbahasa China, terutama media lokal baik dari kelompok pro pemerintah maupun media sosial milik gerakan pro kemerdekaan. Akademisi maupun pengamat harusnya memilih referensi yang memiliki bukti ilmiah dan sumber yang dapat dipercaya, bukan artikel atau kabar burung yang tendensius dengan propaganda politik. Kalau media tidak bisa netral, seharusnya pembaca harus memiliki sikap kritis dan netral dalam memahami situasi di Xinjiang.
Kasus di Xinjiang murni bukan kasus penindasan terhadap agama minoritas, mengingat agama Islam dan pemeluk agama Islam bukan hanya tersebar di wilayah Xinjiang, tetapi juga di wilayah lainnya di China. Kita harus mengakui, agama selalu dijadikan isu untuk mendiskriminasi atau katakanlah etnis Uighur yang sebagian besar beragama Islam selalu merasa terdiskriminasi karena mereka beragama Islam. Namun, etnis Hui yang notabene beragama Islam tidak merasa menjadi sasaran diskriminasi dalam hal budaya maupun agama dengan etnis mayoritas di China, yaitu etnis Han.
Isu Xinjiang yang dikatakan adalah tindakan menekan minoritas dan agama minoritas mulai bertambah sensitif ketika media barat mulai menuduh bahwa kasus di Xinjiang adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia oleh pemerintah China terhadap etnis minoritas Uighur dan umat Islam. Tentu saja, tidak sepenuhnya benar tuduhan dari media barat karena mengingat Amerika serikat yang mewakili barat sudah mulai kwatir akan posisinya sebagai super power di dunia digantikan oleh China. Mereka khawatir akan kebangkitan China dan mulai mencuatkan isu tentang berbagai pelanggaran terutama pelanggaran yang menyangkut Hak hidup dan Hak-hak Minoritas di Xinjiang. Selain itu juga, Amerika juga turut ikut campur tangan dalam demonstrasi di Hongkong maupun masalah antara Taiwan dan China yang selalu terkait dengan satu kata, yaitu penindasan.
Media Barat lebih tertarik untuk memberitakan sisi negarif China daripada pembangunan dan kemajuan ekonomi di China. Para wartawan ini sebenarnya tidak melihat dan mengamati sendiri situasi sebenarnya di Xinjiang dan dengan asal-asalan memberitakan situasi China terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan demonstrasi dan hak asasi manusia, media juga telah mengabaikan sebab-musabab dan kenyataan yang menyebabkan sebuah kerusuhan di China. Ada pemberitaan yang mengatakan bahwa bahwa Pusat Pendidikan Keahlian atau yang sering disebut sebagai re-education center di Xinjiang bagaikan penjara.
Sebenarnya tujuan didirikannya pusat pendidikan ini adalah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta warga yang pernah terlibat aksi terorisme namun belum dikategorikan berat, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bekerja dan memulai hidup baru agar mereka bisa lepas dari radikalisme. Situasi aktual atau fakta yang bertolak belakang dengan pemberitaan miring media barat tentang Xinjiang terbukti melalui beberapa wawancara dan liputan yang dilakukan oleh beberapa media di Indonesia, dan beberapa pernyataan yang dibuat oleh tokoh-tokoh Indonesia yang datang langsung dan menyaksikan bagaimana kondisi di Xinjiang dan keadaan negara tersebut terutama di Pusat Pelatihan di Xinjiang.
Bagi kebanyakan orang, terutama non bangsa atau warga negara China yang tidak memahami budaya maupun sejarah China akan mengatakan bahwa Islam dan etnis minoritas itu seperti agama dan etnis asing di China dengan sentuhan oriental yang eksotis. Tetapi bagi yang mehami sejarah dan budaya China akan merasakan bahwa sebenarnya komposisi etnis dan agama di China sama dengan di Indonesia yang multietnis dan agama juga.
Lihat Juga :