Pendekatan Rasional terhadap Krisis Rohingya
Senin, 24 Oktober 2022 - 17:56 WIB
Gelombang kedua pemukiman muslim dimulai pada tahun 1826, ketika penguasa kolonial Inggris mendatangkan sejumlah besar pekerja untuk memulai pertanian dan perdagangan di wilayah tersebut. Gelombang besar terakhir imigran muslim terjadi setelah perang di Pakistan Timur pada tahun 1971, ketika puluhan ribu pengungsi melintasi perbatasan Myanmar untuk mencari perlindungan keamanan.
Hubungan antara pendatang muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha telah berubah dari yang umumnya hidup damai menjadi permusuhan yang akut dan mendarah daging. Beberapa alasan yang bisa menjelaskan pergeseran hubungan ini, salah satunya adalah warisan pemerintahan kolonial, yang mengadu sebagian besar komunitas mayoritas dan juga minoritas satu sama lain-terutama mengingat kecenderungan kolonial Inggris untuk untuk mempromosikan "impor" India dan lainnya dalam birokrasi di atas masyarakat lokal.
Alasan kedua adalah perasaan superior dari sebagian besar etnis Rakhine dan etnis yang sebagian besar beragama Budha ini yakin bahwa mereka telah mengalami diskriminasi dan perampasan di bawah pemerintahan Burma sejak kemerdekaan. Meskipun pemerintahan Burma juga sebagian besar beragama Buddha. Perasaan terkucilkan ini telah mendorong mereka untuk mencari kekuatan dan persatuan dalam etnis mereka sendiri.
Baca juga: Rohingya, Minoritas yang Terhempas
Rasa tidak aman dan prasangka yang muncul ini menjadi membara selama beberapa dekade,yang berpuncak pada ledakan kekerasan komunal antara Muslim dan Buddha pada pertengahan 2012, setahun setelah dimulainya reformasi demokrasi di Myanmar. Pecahnya kekerasan demi kekerasan berikutnya terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi.
Pertaruangan agresif dari kelompok Buddha maupun Muslim membuat pemerintah Myanmar memutuskan untuk memisahkan kedua komunitas tersebut. Pada dasarnya dengan menempatkan 140.000 Muslim-terutama yang mengidentifikasi diri sebagai Rohingya-di kamp-kamp interniran dan para pengungsi Rohingya ini menolak untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Terlepas dari kehadiran organisasi bantuan kemanusiaan, Human Right Watch telah menggambarkan kondisi kehidupan di dalam beberapa kamp sebagai”sangat mengerikan”. Terdapat ribuan orang Rohingya telah berusaha untuk melarikan diri dari kondisi seperti itu, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang kejam.
Namun, krisis manusia saat ini bukan hanya menjadi masalah Myanmar. Sebagai gambaran, para pejabat PBB memperkirakan bahwa hingga 60 persen orang yang terdampar di laut merupakan migran ekonomi yang berasal dari Bangladesh, dengan sisanya diasumsikan Rohingya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Myanmar secara aktif, meskipun agak enggan, melakukan operasi penyelamatannya sendiri sebagai tanggapan atas tekanan internasional, Myanmar membawa hampir 1.000 pengungsi ke pantai pada awal tahun ini.
Hubungan antara pendatang muslim dan etnis Rakhine yang mayoritas beragama Buddha telah berubah dari yang umumnya hidup damai menjadi permusuhan yang akut dan mendarah daging. Beberapa alasan yang bisa menjelaskan pergeseran hubungan ini, salah satunya adalah warisan pemerintahan kolonial, yang mengadu sebagian besar komunitas mayoritas dan juga minoritas satu sama lain-terutama mengingat kecenderungan kolonial Inggris untuk untuk mempromosikan "impor" India dan lainnya dalam birokrasi di atas masyarakat lokal.
Alasan kedua adalah perasaan superior dari sebagian besar etnis Rakhine dan etnis yang sebagian besar beragama Budha ini yakin bahwa mereka telah mengalami diskriminasi dan perampasan di bawah pemerintahan Burma sejak kemerdekaan. Meskipun pemerintahan Burma juga sebagian besar beragama Buddha. Perasaan terkucilkan ini telah mendorong mereka untuk mencari kekuatan dan persatuan dalam etnis mereka sendiri.
Baca juga: Rohingya, Minoritas yang Terhempas
Rasa tidak aman dan prasangka yang muncul ini menjadi membara selama beberapa dekade,yang berpuncak pada ledakan kekerasan komunal antara Muslim dan Buddha pada pertengahan 2012, setahun setelah dimulainya reformasi demokrasi di Myanmar. Pecahnya kekerasan demi kekerasan berikutnya terjadi pada tahun 2013 dan 2014 yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu mengungsi.
Pertaruangan agresif dari kelompok Buddha maupun Muslim membuat pemerintah Myanmar memutuskan untuk memisahkan kedua komunitas tersebut. Pada dasarnya dengan menempatkan 140.000 Muslim-terutama yang mengidentifikasi diri sebagai Rohingya-di kamp-kamp interniran dan para pengungsi Rohingya ini menolak untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka.
Terlepas dari kehadiran organisasi bantuan kemanusiaan, Human Right Watch telah menggambarkan kondisi kehidupan di dalam beberapa kamp sebagai”sangat mengerikan”. Terdapat ribuan orang Rohingya telah berusaha untuk melarikan diri dari kondisi seperti itu, hanya untuk menemukan diri mereka terjebak dalam jaringan perdagangan manusia yang kejam.
Namun, krisis manusia saat ini bukan hanya menjadi masalah Myanmar. Sebagai gambaran, para pejabat PBB memperkirakan bahwa hingga 60 persen orang yang terdampar di laut merupakan migran ekonomi yang berasal dari Bangladesh, dengan sisanya diasumsikan Rohingya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah Myanmar secara aktif, meskipun agak enggan, melakukan operasi penyelamatannya sendiri sebagai tanggapan atas tekanan internasional, Myanmar membawa hampir 1.000 pengungsi ke pantai pada awal tahun ini.
Lihat Juga :