PTM Ancam Generasi Muda, DPR: Promotif Preventif Harus Digalakkan
Minggu, 05 Juli 2020 - 20:06 WIB
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini mengatakan promotif preventif harus menjadi tumpuan dalam program kesehatan nasional. FOTO/DOK.SINDOnews/ABDUL ROCHIM
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut sebelum pandemi COVID-19, Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit katastropik dengan penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Hal ini mengakibatkan hilangnya hari produktif bagi penderita dan pendamping.
Saat ini tren PTM semakin meningkat, dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya jantung koroner merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi, diikuti kanker, diabetes melitus dengan komplikasi, ada tuberculosis, kemudian PPOK.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini membenarkan bahwa penyakit tidak menular benar-benar menjadi ancaman. "Kalau Kemenkes sadar itu harusnya sinergi dengan program kerja yg dicanangkan," katanya kepada SINDOnews, Minggu (5/7/2020).( )
Politikus PKB ini mengatakan bahwa promotif preventif harus menjadi tumpuan dalam program kesehatan nasional. Karena itu, pihaknya meminta agar Kemenkes melakukan evaluasi seberapa besar perhatian negara, dalam hal ini Kemenkes untuk mengalokasikan program ini.
"Di awal-awal kita raker dengan Pak Menteri memberikan perhatian tentang dua hal ini. Kita sedang tagih nih, program-program yang sifatnya promotif preventif," katanya.
Selama ini, kata Ketua Umum PP Fatayat NU ini, biaya promotif preventif ini yang sangat kurang di Indonesia. "Sebagian besar anggaran dipakai untuk kuratif. Padahal kita kan semangatnya bagaimana masyakarat tidak usah sakit, sehingga tak usah klaim ke BPJS," katanya.( )
Menurut Anggia, dalam setiap rapat dengan Kemenkes, pihaknya selalu mengingatkan pentingnya revitalisasi Puskesmas sebagai unit kesehatan terdekat dengan masyarakat. "Bikin program yang membuat masyarakat nggak usah sakit. Itu konsentrasinya. Ya kalau sakit harus diobati, tapi gerakan masyarakat yang sehat itu penting," tutur politikus yang memiliki latar belakang pendidikan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia ini.
Apalagi, kata Anggia, selama ini BPJS Kesehatan banyak menghabiskan anggaran untuk membiayai penyakit-penyakit tidak menular yang banyak ditimbulkan karena faktor gaya hidup. Padahal semua itu semestinya bisa dicegah.
"Selain itu, ini juga sering saya sampaikan, Indonesia ini besar sekali, peduduk dan wilayahnya. Tugas negara hadir di setiap masalah warganya. Namun kita tahu masih sangat terbatas. Makanya, menguatkan komunitas masyarakat adalah salah satu strategi untuk membantu beban negara," katanya.
Dikatakan Anggia, harus ada mekanisme bagaimana memanfaatkan anggaran BPJS sehingga tidak semua pembiayaan kesehatan dibiayai negara, tetapi negara harus hadir dalam persoalan kesehatan masyarakat. "Menurut saya perlu dikaji ulang dan dilakukan reformasi yang luar biasa, terutama tentang promotif preventif itu," katanya.
Saat ini tren PTM semakin meningkat, dan menyerap biaya terbesar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya jantung koroner merupakan penyakit penyebab kematian tertinggi, diikuti kanker, diabetes melitus dengan komplikasi, ada tuberculosis, kemudian PPOK.
Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini membenarkan bahwa penyakit tidak menular benar-benar menjadi ancaman. "Kalau Kemenkes sadar itu harusnya sinergi dengan program kerja yg dicanangkan," katanya kepada SINDOnews, Minggu (5/7/2020).( )
Politikus PKB ini mengatakan bahwa promotif preventif harus menjadi tumpuan dalam program kesehatan nasional. Karena itu, pihaknya meminta agar Kemenkes melakukan evaluasi seberapa besar perhatian negara, dalam hal ini Kemenkes untuk mengalokasikan program ini.
"Di awal-awal kita raker dengan Pak Menteri memberikan perhatian tentang dua hal ini. Kita sedang tagih nih, program-program yang sifatnya promotif preventif," katanya.
Selama ini, kata Ketua Umum PP Fatayat NU ini, biaya promotif preventif ini yang sangat kurang di Indonesia. "Sebagian besar anggaran dipakai untuk kuratif. Padahal kita kan semangatnya bagaimana masyakarat tidak usah sakit, sehingga tak usah klaim ke BPJS," katanya.( )
Menurut Anggia, dalam setiap rapat dengan Kemenkes, pihaknya selalu mengingatkan pentingnya revitalisasi Puskesmas sebagai unit kesehatan terdekat dengan masyarakat. "Bikin program yang membuat masyarakat nggak usah sakit. Itu konsentrasinya. Ya kalau sakit harus diobati, tapi gerakan masyarakat yang sehat itu penting," tutur politikus yang memiliki latar belakang pendidikan Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia ini.
Apalagi, kata Anggia, selama ini BPJS Kesehatan banyak menghabiskan anggaran untuk membiayai penyakit-penyakit tidak menular yang banyak ditimbulkan karena faktor gaya hidup. Padahal semua itu semestinya bisa dicegah.
"Selain itu, ini juga sering saya sampaikan, Indonesia ini besar sekali, peduduk dan wilayahnya. Tugas negara hadir di setiap masalah warganya. Namun kita tahu masih sangat terbatas. Makanya, menguatkan komunitas masyarakat adalah salah satu strategi untuk membantu beban negara," katanya.
Dikatakan Anggia, harus ada mekanisme bagaimana memanfaatkan anggaran BPJS sehingga tidak semua pembiayaan kesehatan dibiayai negara, tetapi negara harus hadir dalam persoalan kesehatan masyarakat. "Menurut saya perlu dikaji ulang dan dilakukan reformasi yang luar biasa, terutama tentang promotif preventif itu," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda