Kegagalan Pasar dan Pandemi
Senin, 26 September 2022 - 07:21 WIB
Gagasan ini dilatarbelakangi oleh peristiwa Great Depression yang membuat tingkat pengangguran luar bisa tinggi. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (kondisi permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah. Terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi.
Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak.
Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.
Kehadiran pemerintah dalam mengisi kekosongan peran pasar untuk alokasi sumber daya sangat diperlukan. Krisis kemanusiaan dan ekonomi selama pandemi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif yang memberikan stimulus bagi perekonomian sekaligus mencegah krisis kesehatan lebih lanjut.
Masalah kesehatan dan kemanusiaan di tengah menurunnya kinerja perekonomian mendorong pentingnya stimulus fiskal harus dilakukan segera untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan berlanjutnya sisi produksi.
Namun, keperluan stimulus fiskal menghadapi tantangan pembiayaan, di tengah menurunnya penerimaan pemerintahan. Pada kondisi ini, kemampuan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel menjadi kunci bagi pemerintah untuk mampu memberikan dorongan sinyal positif bagi pelaku ekonomi selama pandemi.
Selanjutnya, intervensi pemerintah selama pandemi juga berfungsi membangun rasionalitas dan ekspektasi pelaku ekonomi. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang konsisten sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kita lihat bahwa pandemi telah mendorong peningkatan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan pada September 2020 yang meningkat dibandingkan Maret 2020. Telebih jika dibandingkan dengan persentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebelumnya terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Selain itu, data menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan pengangguran sebanyak 2,56 juta orang.
Akibatnya, jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta (Agustus 2020). Melihat angka-angka tersebut, maka kehadiran pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, seperti menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan, menjadi keharusan.
Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Akan tetapi, dalam suasana yang tidak normal dan penuh ketidakpastian, kehadiran pemerintah adalah suatu keharusan, terutama untuk menjaga kepentingan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
Selain itu, untuk mengendalikan dampak sosial dan lingkungan, pemerintah juga harus mulai menekan produk-produk yang membahayakan sosial dan lingkungan dengan kebijakan pajak.
Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam penyediaan barang-barang publik yang tidak diminati oleh sektor privat, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah kebijakan fiskal.
Kehadiran pemerintah dalam mengisi kekosongan peran pasar untuk alokasi sumber daya sangat diperlukan. Krisis kemanusiaan dan ekonomi selama pandemi memerlukan kebijakan fiskal ekspansif yang memberikan stimulus bagi perekonomian sekaligus mencegah krisis kesehatan lebih lanjut.
Masalah kesehatan dan kemanusiaan di tengah menurunnya kinerja perekonomian mendorong pentingnya stimulus fiskal harus dilakukan segera untuk menjaga kemampuan daya beli masyarakat dan berlanjutnya sisi produksi.
Namun, keperluan stimulus fiskal menghadapi tantangan pembiayaan, di tengah menurunnya penerimaan pemerintahan. Pada kondisi ini, kemampuan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel menjadi kunci bagi pemerintah untuk mampu memberikan dorongan sinyal positif bagi pelaku ekonomi selama pandemi.
Selanjutnya, intervensi pemerintah selama pandemi juga berfungsi membangun rasionalitas dan ekspektasi pelaku ekonomi. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang konsisten sangat diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan pelaku ekonomi dalam melakukan berbagai aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kita lihat bahwa pandemi telah mendorong peningkatan pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan pada September 2020 yang meningkat dibandingkan Maret 2020. Telebih jika dibandingkan dengan persentase dan jumlah penduduk miskin Indonesia yang sebelumnya terus mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Selain itu, data menunjukkan bahwa pandemi telah meningkatkan pengangguran sebanyak 2,56 juta orang.
Akibatnya, jumlah pengangguran mencapai 9,77 juta (Agustus 2020). Melihat angka-angka tersebut, maka kehadiran pemerintah melalui berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi, seperti menurunkan angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan, menjadi keharusan.
Pada umumnya pemerintah hanya akan memposisikan dirinya sebagai regulator dan supervisor, sementara untuk penyediaannya diserahkan kepada pasar (sektor privat). Akan tetapi, dalam suasana yang tidak normal dan penuh ketidakpastian, kehadiran pemerintah adalah suatu keharusan, terutama untuk menjaga kepentingan bangsa sesuai amanat UUD 1945.
tulis komentar anda