Mengelola Daya Beli dalam Pusaran Inflasi
Rabu, 14 September 2022 - 15:01 WIB
Oleh karena pemerintah berkepentingan untuk menjaga inflasi sesuai dengan target, jika tidak terkendali akan berdampak pada misalnya berkurangnya tabungan domestik yang merupakan sumber dana investasi bagi negara-negara berkembang. Selain itu, inflasi tinggi juga mendorong terjadinya defisit neraca perdagangan, pelemahan nilai kurs, sehingga berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri.
Pada Juli 2022 Indonesia mencatatkan inflasi tertingi sejak Oktober 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi tahunan pada Juli 2022 mencapai 4,94%. Inflasi tahunan Juli 2022 tercatat lebih tinggi dari inflasi tahunan Juni 2022 yang bertengger di level 4,35%. Secara bulanan, inflasi Juli mencapai 0,64% (mtm) dan inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,84%.
Terkait penyebab inflasi pada 2022, Menteri Keuangan RI menyebutkan bahwa telah terjadi dorongan dari sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan gangguan pasokan di domestik yang akhirnya mendongkrak kenaikan inflasi.
Data mencatat bahwa inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan yang signifikan akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Kenaikan harga makanan dan energi menggerek inflasi bergerak naik, bahkan berpotensi pada kisaran yang anomali bagi inflasi pangan. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah saat ini untuk mengendalikan harga pangan demi menjaga inflasi berada di ambang batas wajar.
Tak dimungkiri bahwa sektor energi dan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi. Sehingga kebijakan untuk meminimalisasi dampak kenaikan tersebut mutlak perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat. Pemerintah secara intens perlu memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Implementasi strategi dapat difokuskan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.
Di samping menjaga pasokan pangan nasional, pemerintah juga perlu menjaga daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah ancaman inflasi, mengingat jumlah mereka yang sangat massif. Perbaikan disisi supply jaminan bahan baku, bantuan keuangan/kredit, seharusnya terus dijaga. Walaupun demikian, inovasi, kreativitas, adalah kunci utama bagi UMKM untuk bertahan.
Kebijakan Fiskal yang Komprehensif
Proses pemulihan ekonomi Indonesia, setelah terdampak pandemi, sedang berjalan dengan capaian yang sangat baik. Perkembangan sejumlah indikator ekonomi sudah berada di jalur yang benar, pun pemulihan ekonomi yang dirasakan masyarakat mulai menggeliat. Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2022 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Rata-rata IKK triwulan II 2022 tercatat sebesar 123,4, lebih tinggi dari 114,6 pada triwulan I 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini pada semua aspek, yaitu ketersediaan lapangan kerja, kegiatan usaha, dan penghasilan.
Kebijakan pemerintah saat ini, tidak hanya fokus pada menahan dan bahkan menambah daya beli masyarakat, melalui BLT kepada masyarakat terdampak, hal yang sama juga dilakukan oleh pemda, sehingga cakupan akan semakin luas. Konsepsi ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk membeli produk-produk UMKM yang ada disekitar wilayahnya. Bagaimana jika lokasi jauh?
Pada Juli 2022 Indonesia mencatatkan inflasi tertingi sejak Oktober 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi tahunan pada Juli 2022 mencapai 4,94%. Inflasi tahunan Juli 2022 tercatat lebih tinggi dari inflasi tahunan Juni 2022 yang bertengger di level 4,35%. Secara bulanan, inflasi Juli mencapai 0,64% (mtm) dan inflasi tahun kalender 2022 sebesar 3,84%.
Terkait penyebab inflasi pada 2022, Menteri Keuangan RI menyebutkan bahwa telah terjadi dorongan dari sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan gangguan pasokan di domestik yang akhirnya mendongkrak kenaikan inflasi.
Data mencatat bahwa inflasi kelompok volatile food mengalami kenaikan yang signifikan akibat kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Kenaikan harga makanan dan energi menggerek inflasi bergerak naik, bahkan berpotensi pada kisaran yang anomali bagi inflasi pangan. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah saat ini untuk mengendalikan harga pangan demi menjaga inflasi berada di ambang batas wajar.
Tak dimungkiri bahwa sektor energi dan pangan menjadi penyumbang terbesar dalam kenaikan inflasi. Sehingga kebijakan untuk meminimalisasi dampak kenaikan tersebut mutlak perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat. Pemerintah secara intens perlu memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini melalui upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi.
Implementasi strategi dapat difokuskan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu-hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerja sama antar daerah.
Di samping menjaga pasokan pangan nasional, pemerintah juga perlu menjaga daya tahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah ancaman inflasi, mengingat jumlah mereka yang sangat massif. Perbaikan disisi supply jaminan bahan baku, bantuan keuangan/kredit, seharusnya terus dijaga. Walaupun demikian, inovasi, kreativitas, adalah kunci utama bagi UMKM untuk bertahan.
Kebijakan Fiskal yang Komprehensif
Proses pemulihan ekonomi Indonesia, setelah terdampak pandemi, sedang berjalan dengan capaian yang sangat baik. Perkembangan sejumlah indikator ekonomi sudah berada di jalur yang benar, pun pemulihan ekonomi yang dirasakan masyarakat mulai menggeliat. Survei Konsumen Bank Indonesia Juni 2022 mengindikasikan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Rata-rata IKK triwulan II 2022 tercatat sebesar 123,4, lebih tinggi dari 114,6 pada triwulan I 2022. Peningkatan tersebut didorong oleh optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini pada semua aspek, yaitu ketersediaan lapangan kerja, kegiatan usaha, dan penghasilan.
Kebijakan pemerintah saat ini, tidak hanya fokus pada menahan dan bahkan menambah daya beli masyarakat, melalui BLT kepada masyarakat terdampak, hal yang sama juga dilakukan oleh pemda, sehingga cakupan akan semakin luas. Konsepsi ini adalah menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk membeli produk-produk UMKM yang ada disekitar wilayahnya. Bagaimana jika lokasi jauh?
Lihat Juga :
tulis komentar anda