Serapan Anggaran Tak Sesuai Harapan
Rabu, 01 Juli 2020 - 06:00 WIB
Berselang sekitar 10 hari setelah Presiden Jokowi marah di depan para pembantunya, pihak Kemenkeu mengklaim penyaluran insentif kesehatan dalam program PEN sudah mencapai 4,68% dari anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Selain itu, realisasi perlindungan sosial seperti bansos sudah di level 34,05%, insentif usaha 10,14% dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekitar 22,74%, dan pemerintah daerah sekitar 4%. Adapun anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program PEN sebesar Rp695,2 triliun dari rencana semula sebesar Rp677 triliun. Dari anggaran jumbo itu dialokasikan untuk kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif usaha sekitar Rp120,61 triliun, lalu UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.
Bagaimana dengan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari Januari sampai Mei tahun ini? Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp664,32 triliun hingga Mei 2020 atau turun sekitar 9,02% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi dari Januari sampai Mei. Kontraksi penerimaan pajak pada Mei cukup dalam sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal terkait PEN. Sebaliknya, realisasi belanja negara tercatat Rp843,9 triliun atau mengalami kontraksi sekitar 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 855,9 triliun. Defisit anggaran pun membengkak.
Untuk mengatasi defisit APBN 2020 sudah bisa ditebak jalan pintas pemerintah adalah menarik utang. Hingga akhir Mei lalu pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp360,7 triliun. Dengan demikian, kinerja APBN yang diwarnai angka defisit yang besar sudah pasti akan menggerek rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Jadi, wajar kalau Presiden Jokowi marah dan mengancam mencopot para pembantunya yang kinerjanya masih standar dalam era serbasulit ini. Kemarahan Presiden pun tidak boleh berhenti hanya di depan sidang kabinet, tetapi dampaknya harus terwujud dalam kinerja pemerintah menghadapi segala persoalan yang melilit negeri ini.
Bagaimana dengan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari Januari sampai Mei tahun ini? Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp664,32 triliun hingga Mei 2020 atau turun sekitar 9,02% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi dari Januari sampai Mei. Kontraksi penerimaan pajak pada Mei cukup dalam sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal terkait PEN. Sebaliknya, realisasi belanja negara tercatat Rp843,9 triliun atau mengalami kontraksi sekitar 1,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp 855,9 triliun. Defisit anggaran pun membengkak.
Untuk mengatasi defisit APBN 2020 sudah bisa ditebak jalan pintas pemerintah adalah menarik utang. Hingga akhir Mei lalu pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp360,7 triliun. Dengan demikian, kinerja APBN yang diwarnai angka defisit yang besar sudah pasti akan menggerek rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB). Jadi, wajar kalau Presiden Jokowi marah dan mengancam mencopot para pembantunya yang kinerjanya masih standar dalam era serbasulit ini. Kemarahan Presiden pun tidak boleh berhenti hanya di depan sidang kabinet, tetapi dampaknya harus terwujud dalam kinerja pemerintah menghadapi segala persoalan yang melilit negeri ini.
(ras)
Lihat Juga :