Pembangunan Daerah untuk Daya Tahan Ekonomi
Senin, 18 Juli 2022 - 16:05 WIB
Hingga kini, belum ada yang mampu meramalkan berakhirnya masa gejolak ekonomi global. Bahkan, untuk 2023 masih diperkirakan bahwa risiko ekonomi dunia mengalami peningkatan resesi. Kenaikan suku bunga tahun ini kemungkinan akan dirasakan lebih pada 2023. Hal ini karena otoritas moneter Negeri Paman Sam kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga hingga mencapai 2,75-3% pada awal tahun depan sehingga kenaikan suku bunga Fed ini berpotensi membatasi pertumbuhan pada 2023.
Selain menaikkan suku bunga acuan, The Fed juga merencanakan normalisasi neraca ataubalance sheetdengan pengurangan USD90 miliar per bulan mulai September 2022. Tak hanya Fed, Bank Sentral Inggris atau Bank of England (BoE) kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga pada Mei dan seterusnya, baik pada Juni maupun Agustus sebesar 25 bps sampai suku bunga bank mencapai setidaknya 1,25%. Kebijakan serupa kemungkinan bakal ditempuh Bank Sentral Eropa (ECB) yang akan mengajukan kenaikan suku bunga tahun ini mengingat inflasi zona euro berada pada rekor tertinggi.
Pertahanan Ekonomi Indonesia
Di tengah ancaman krisis global, pemerintah masih optimistis mampu menahan gejolak ekonomi dunia dan menargetkan ekonomi Indonesia untuk tumbuh 5,2% (yoy) pada 2022. Meski demikian, pemerintah juga akan tetap mencermati risiko yang berasal dari global maupun domestik, salah satunya terkait konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang juga menyebabkan terjadinya disrupsisupply chain.
Selain itu, efektivitas pengendalian pandemi tetap menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan strategi pengendalian pandemi dan akselerasi vaksinasi untuk mengatasi berbagai munculnya varian baru dari Covid-19 menjadi pendongkrak tingkat kesehatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.
Dari segala dinamika perekonomian dunia tersebut, tentu kita perlu bertumpu pada kekuatan ekonomi domestik dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai pilihan terbaik dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.Berkaca dari masa pandemi,bangkitnya perekonomian nasional tak lain karena perekonomian nasional berhasil ditopang oleh bangkitnya perekonomian daerah melalui berbagai inovasi kebijakan dari pemerintah daerah (Pemda).
Seperti yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah pusat.Di wilayah tersebut, jaring pengaman sosial ini tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, namun dengan mengembangkan produk buatan lokal. Terakit hal ini, Pemprov NTB memberi kesempatan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuat produk dan dibeli oleh pemerintah, lalu dibagikan kepada masyarakat.
Problematika Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sayangnya, pembangunan daerah di Indonesia juga masih dikelilingi berbagai problematika yang belum usai. Salah satunya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi di berbagai daerah. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, yakni dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,47 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.
Selain menaikkan suku bunga acuan, The Fed juga merencanakan normalisasi neraca ataubalance sheetdengan pengurangan USD90 miliar per bulan mulai September 2022. Tak hanya Fed, Bank Sentral Inggris atau Bank of England (BoE) kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga pada Mei dan seterusnya, baik pada Juni maupun Agustus sebesar 25 bps sampai suku bunga bank mencapai setidaknya 1,25%. Kebijakan serupa kemungkinan bakal ditempuh Bank Sentral Eropa (ECB) yang akan mengajukan kenaikan suku bunga tahun ini mengingat inflasi zona euro berada pada rekor tertinggi.
Pertahanan Ekonomi Indonesia
Di tengah ancaman krisis global, pemerintah masih optimistis mampu menahan gejolak ekonomi dunia dan menargetkan ekonomi Indonesia untuk tumbuh 5,2% (yoy) pada 2022. Meski demikian, pemerintah juga akan tetap mencermati risiko yang berasal dari global maupun domestik, salah satunya terkait konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang juga menyebabkan terjadinya disrupsisupply chain.
Selain itu, efektivitas pengendalian pandemi tetap menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan strategi pengendalian pandemi dan akselerasi vaksinasi untuk mengatasi berbagai munculnya varian baru dari Covid-19 menjadi pendongkrak tingkat kesehatan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat terjaga dengan baik.
Dari segala dinamika perekonomian dunia tersebut, tentu kita perlu bertumpu pada kekuatan ekonomi domestik dengan menjaga daya beli masyarakat sebagai pilihan terbaik dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.Berkaca dari masa pandemi,bangkitnya perekonomian nasional tak lain karena perekonomian nasional berhasil ditopang oleh bangkitnya perekonomian daerah melalui berbagai inovasi kebijakan dari pemerintah daerah (Pemda).
Seperti yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) di mana inovasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah pusat.Di wilayah tersebut, jaring pengaman sosial ini tidak diberikan dalam bentuk bantuan tunai, namun dengan mengembangkan produk buatan lokal. Terakit hal ini, Pemprov NTB memberi kesempatan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk membuat produk dan dibeli oleh pemerintah, lalu dibagikan kepada masyarakat.
Problematika Pembangunan Daerah
Pembangunan daerah adalah kunci keberhasilan Indonesia dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Sayangnya, pembangunan daerah di Indonesia juga masih dikelilingi berbagai problematika yang belum usai. Salah satunya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan birokrasi di berbagai daerah. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
Selain minimnya keahlian yang dimiliki, motivasi mereka dalam melayani masyarakat pun masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki, yakni dari total pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia yang berjumlah 4,47 juta, sebanyak 64% di antaranya hanya memiliki kemampuan administratif.
tulis komentar anda