Advokat Itu Penegak Hukum, Bukan Pelapor Klien

Kegiatan Advokat tidak bisa disamakan dengan kegiatan pialang, karena pialang adalah orang yang disewa untuk bertindak sebagai perantara yang dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri baik dalam jangka panjang atau pendek, tanpa melihat faktor moral penegak hukum secara layak sebagai alat ukur dalam melakukan pekerjaan.

Sedangkan Advokat itu adalah satu professi yang yang dilakukan dengan mempertahankan kehormatan dan menjunjung tinggi moral dan etik sebagai penegak hukum. Inilah yang membedakan antara Advokat dengan Pialang.

Pekerjaan Advokat lebih dari seorang pebisnis, karena Advokat tidak hanya menjual komoditas atau layanan.

Mereka berurusan dengan hal-hal yang membawa mereka jauh ke dalam alam moral kehidupan orang-orang. Advokat dipercaya dengan rahasia tersimpan yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri dan rahasia terdekat yang dimiliki bisnis dan cara mereka bekerja.

Dalam menjalankan tugas profesinya ini, Advokat harus juga menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang patut dalam mendapatkan standar keadilan, efektifitas proses hukum yang dilakukan dengan penuh integritas.

Konsep profesionalisme ketika diterapkan pada profesi hukum merupakan konsep normatif yang memberikan cita-cita yang harus diupayakan oleh advokat, diidealkan sebagai panggilan yang terarah dan dijiwai oleh semangat pelayanan publik.

Inilah letak perbedaan pokok Professi Advokat dibandingkan dengan profesi lain, karena profesi Advokat adalah professi sebagai penegak hukum yang dalam proses hukum Advokat memainkan peran yang penting sekali, bukan saja untuk mewakili Klien tetapi juga dalam menjaga proses hukum dalam rangka menegakkan keadilan dan mencari kebenaran.

Seperti dikatakan dalam Kode Etik “Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya”.

Advokat wajib melindungi rahasia Klien

Memasukkan professi Advokat sebagai salah satu pelapor seperti dalam Peraturan PPATK No.10 Tahun 2017 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015, pada hakekatnya menyalahi kodrat Advokat dan justru akan menghancurkan kemadirian professi Advokat.