Polemik Rapid Test Mahal, Uang Negara untuk Tangani Wabah dan Kemiskinan
Kamis, 25 Juni 2020 - 09:20 WIB
Petugas medis mengambil sampel darah pengguna kendaraan saat tes diagnostik cepat COVID-19 (rapid test) secara drive thru di lobby parkir OMNI Hispotals Alam Sutera, Tangerang Selatan, Banten. FOTO/SINDOnews/ISRA TRIANSYAH
JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti melihat ada dua persoalan yang mengemuka dalam pelaksanaan rapid test yang menyebabkan masyarakat mengeluhkan mahalnya biaya rapid test.
Pertama, menurut Ray, adanya masyarakat yang secara swadaya ingin melakukan rapid test , padahal belum ada gejala yang mengarah ke orang dalam pengawasan (ODP), apalagi postif terinfeksi virus corona (COVID-19).
"Tentu minat masyarakat untuk rapid test sendiri tidak bisa dicegah. Namun dalam situasi seperti ini, maka hukum pasar akan berlaku. Barang yang banyak peminatnya maka akan meninggi harganya," tutur Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (25/6/2020).(Baca juga: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu? )
Persoalan kedua, lanjut dia, lamban dan terbatasnya jangkauan rapid test dari pemerintah. Akibatnya masyarakat memilih melakukan rapid secara swadaya. Menurutnya, jika pemerintah dengan segera dan luas daya jangkau rapid testnya, maka biaya tes cepat itu kemungkinan akan dapat ditekan.
Pertama, menurut Ray, adanya masyarakat yang secara swadaya ingin melakukan rapid test , padahal belum ada gejala yang mengarah ke orang dalam pengawasan (ODP), apalagi postif terinfeksi virus corona (COVID-19).
"Tentu minat masyarakat untuk rapid test sendiri tidak bisa dicegah. Namun dalam situasi seperti ini, maka hukum pasar akan berlaku. Barang yang banyak peminatnya maka akan meninggi harganya," tutur Ray saat dihubungi SINDOnews, Kamis (25/6/2020).(Baca juga: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu? )
Persoalan kedua, lanjut dia, lamban dan terbatasnya jangkauan rapid test dari pemerintah. Akibatnya masyarakat memilih melakukan rapid secara swadaya. Menurutnya, jika pemerintah dengan segera dan luas daya jangkau rapid testnya, maka biaya tes cepat itu kemungkinan akan dapat ditekan.
Lihat Juga :