Irjen Kemendagri Akui Risiko Kebocoran APBD untuk Atasi Pandemi
Rabu, 24 Juni 2020 - 13:38 WIB
Menurut dia, pendampingin penting agar refocusing APBD tidak hanya cepat untuk mengakomodasi tiga fokus kegiatan tetapi juga memperhatikan kehati-hatian. ”Perlu berkoordinasi dengan institusi pengawasan lain seperti BPK, BPKP bahkan aparat penegak hukum,” katanya.
(Baca: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganann Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ia juga berharap sinergi yang terbangun antara pengawas internal di daerah dan pihaknya sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.
“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.
(Baca: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganann Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ia juga berharap sinergi yang terbangun antara pengawas internal di daerah dan pihaknya sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.
“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.
(muh)
Lihat Juga :