Irjen Kemendagri Akui Risiko Kebocoran APBD untuk Atasi Pandemi
Rabu, 24 Juni 2020 - 13:38 WIB
Foto/ilustrasi.SINDOnews
JAKARTA - Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tumpak Simanjuntak meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir risiko kebocoran APBD , khususnya setelah adanya perubahan akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
“Pemda agar menetapkan urutan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dan, menerapkan prinsip money follow program,” katanya dalam rapat koordinasi dan Diskusi Interaktif dengan Gubernur se-Indonesia secara daring di Jakarta yang difasilitasi KPK, Rabu, 24 Juni 2020.
(Baca: Jumlah Positif Corona Tinggi, Jatim Justru Menang Lomba New Normal)
Dia menyadari bahwa ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD setelah refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Karena itu dia mengingatkan agar kepala daerah mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan dan pengawasan.
Menurut dia, pendampingin penting agar refocusing APBD tidak hanya cepat untuk mengakomodasi tiga fokus kegiatan tetapi juga memperhatikan kehati-hatian. ”Perlu berkoordinasi dengan institusi pengawasan lain seperti BPK, BPKP bahkan aparat penegak hukum,” katanya.
(Baca: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganann Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ia juga berharap sinergi yang terbangun antara pengawas internal di daerah dan pihaknya sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.
“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.
“Pemda agar menetapkan urutan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dan, menerapkan prinsip money follow program,” katanya dalam rapat koordinasi dan Diskusi Interaktif dengan Gubernur se-Indonesia secara daring di Jakarta yang difasilitasi KPK, Rabu, 24 Juni 2020.
(Baca: Jumlah Positif Corona Tinggi, Jatim Justru Menang Lomba New Normal)
Dia menyadari bahwa ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD setelah refocusing anggaran untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Karena itu dia mengingatkan agar kepala daerah mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pendampingan dan pengawasan.
Menurut dia, pendampingin penting agar refocusing APBD tidak hanya cepat untuk mengakomodasi tiga fokus kegiatan tetapi juga memperhatikan kehati-hatian. ”Perlu berkoordinasi dengan institusi pengawasan lain seperti BPK, BPKP bahkan aparat penegak hukum,” katanya.
(Baca: Mendagri Berharap Calon Kepala Daerah Tonjolkan Gagasan Tangani Covid-19)
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganann Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ia juga berharap sinergi yang terbangun antara pengawas internal di daerah dan pihaknya sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.
“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.
(muh)
tulis komentar anda