Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 75 Hari, Mendagri Sebut Kurangi Potensi Konflik
Selasa, 07 Juni 2022 - 20:22 WIB
Misalnya soal pembangunan infrastruktur kantor KPU bagi yang belum, di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi dan juga konflik bersenjata di Ukraina tentu sulit. Sehingga, pihaknya mendorong daerah membantu menyiapkan sarana prasarana.
Lalu, sambung dia, masalah insentif penyelenggara pemilu ad hoc yang dinaikkan. Pemerintah tidak masalah jika honor petugas ad hoc dinaikkan dari Rp500 ribu/bulan menjadi Rp1,5 juta.
Tapi, pihaknya mengkritisi usulan tunjangan kinerja dari Rp50 juta ke Rp150 juta, sementara di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 200% atau menjadi Rp250 juta. Jika dikalikan dengan jumlah kabupaten/kota ditambah dengan provinsi yang jumlahnya 548, maka lonjakannya akan tinggi sekali.
“Yo mbok jangan 100% naiknya, jangan 150% naiknya, kalau naiknya mungkin 50% mungkin masih bisa diterima. Nah ini juga tolong kita hitung betul kemampuan fiskal kita, belum lagi ada program-program strategis yang lain. Saya kira beda kenaikannya 50% dari tunjangan kinerja kita dari para penyelenggara pemilu,” tandas Tito.
Lalu, sambung dia, masalah insentif penyelenggara pemilu ad hoc yang dinaikkan. Pemerintah tidak masalah jika honor petugas ad hoc dinaikkan dari Rp500 ribu/bulan menjadi Rp1,5 juta.
Tapi, pihaknya mengkritisi usulan tunjangan kinerja dari Rp50 juta ke Rp150 juta, sementara di tingkat kabupaten/kota juga meningkatnya hampir 200% atau menjadi Rp250 juta. Jika dikalikan dengan jumlah kabupaten/kota ditambah dengan provinsi yang jumlahnya 548, maka lonjakannya akan tinggi sekali.
“Yo mbok jangan 100% naiknya, jangan 150% naiknya, kalau naiknya mungkin 50% mungkin masih bisa diterima. Nah ini juga tolong kita hitung betul kemampuan fiskal kita, belum lagi ada program-program strategis yang lain. Saya kira beda kenaikannya 50% dari tunjangan kinerja kita dari para penyelenggara pemilu,” tandas Tito.
(rca)
tulis komentar anda