Di Rapat Terakhir Menteri, Jenderal Ini Memutuskan Setia pada Soeharto
Senin, 23 Mei 2022 - 19:10 WIB
"Di Indonesia sekarang ini satu-satunya orang yang paling dekat dan paling dipercaya IMF adalah saya. IMF bahkan mengatakan 'I count on you' kepada saya," kata Ginanjar seperti dituturkan mantan Menteri Negara Agraria/Ketua BPN Letjen (Purn) Ary Mardjono dalam buku Pak Harto The Untold Stories, Minggu (22/5/2022).
Menurut Ginanjar, dari sisi ekonomi, usia Republik Indonesia tinggal 5 hari lagi. Situasi akan semakin gawat jika tidak mengambil langkah-langkah reformasi di segala bidang. Kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto, kata Ginanjar dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Atas dasar itu, Ginanjar menyatakan dirinya tidak akan duduk di kabinet.
"Kalau para menteri yang lain sependapat dengan saya, mari kita secara bersama-sama menulis surat untuk Pak Harto," kata Ginanjar.
Dari 15 menteri yang hadir, 14 di antaranya menyatakan setuju dengan pendapat Ginanjar. Hanya Ary Mardjono yang tidak sepakat dan bertahan menjadi menteri Soeharto.
Baca juga: Kilas Balik 21 Mei 1998, Demo Besar-besaran hingga Kerusuhan yang Berujung Mundurnya Soeharto
Dalam rapat tersebut, Ary yang merupakan jenderal pensiunan TNI itu mencoba agar para menteri tidak meninggal Soeharto yang tengah mendapatkan tekanan hebat. Ia mengingatkan ketika Pak Harto menelepon untuk memastikan kesediaan menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII.
"Tetapi ketika Pak Harto sedang menghadapi masalah besar, kita tidak mau membantunya bahkan justru meninggalkannya," kata Ary.
Mantan Direktur Pendidikan & Pengajaran Seskoad, Bandung itu juga mempertanyakan mengapa hanya Menko Ekuin yang mengadakan rapat koordinasi? Sementara menko-menko lain, seperti Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara (Wasbangpan), Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kesra dan Taskin), Menko Bindag Politik dan Keamanan (Polkam) tidak mengadakan rapat untuk menilai kondisi negara sesuai bidang masing-masing.
"Saya tidak tahu, mungkin Menko yang lain tidak ada waktu untuk mengadakan rapat," jawab Ginanjar.
Ary lalu menimpali jika keadaan negara sedang genting, semestinya keputusan tidak diambil hanya dari hasil evaluasi Menko Ekuin, tapi dari empat menko, sehingga komprehensif menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setelah itu, baru dilaporkan ke presiden. Namun pertanyaan itu dinilai tidak berkaitan dengan materi rapat yang digelar Menko Ekuin.
Menurut Ginanjar, dari sisi ekonomi, usia Republik Indonesia tinggal 5 hari lagi. Situasi akan semakin gawat jika tidak mengambil langkah-langkah reformasi di segala bidang. Kabinet baru yang akan dibentuk Pak Harto, kata Ginanjar dinilai tidak akan menyelesaikan masalah. Atas dasar itu, Ginanjar menyatakan dirinya tidak akan duduk di kabinet.
"Kalau para menteri yang lain sependapat dengan saya, mari kita secara bersama-sama menulis surat untuk Pak Harto," kata Ginanjar.
Dari 15 menteri yang hadir, 14 di antaranya menyatakan setuju dengan pendapat Ginanjar. Hanya Ary Mardjono yang tidak sepakat dan bertahan menjadi menteri Soeharto.
Baca juga: Kilas Balik 21 Mei 1998, Demo Besar-besaran hingga Kerusuhan yang Berujung Mundurnya Soeharto
Dalam rapat tersebut, Ary yang merupakan jenderal pensiunan TNI itu mencoba agar para menteri tidak meninggal Soeharto yang tengah mendapatkan tekanan hebat. Ia mengingatkan ketika Pak Harto menelepon untuk memastikan kesediaan menjadi menteri di Kabinet Pembangunan VII.
"Tetapi ketika Pak Harto sedang menghadapi masalah besar, kita tidak mau membantunya bahkan justru meninggalkannya," kata Ary.
Mantan Direktur Pendidikan & Pengajaran Seskoad, Bandung itu juga mempertanyakan mengapa hanya Menko Ekuin yang mengadakan rapat koordinasi? Sementara menko-menko lain, seperti Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara (Wasbangpan), Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan (Kesra dan Taskin), Menko Bindag Politik dan Keamanan (Polkam) tidak mengadakan rapat untuk menilai kondisi negara sesuai bidang masing-masing.
"Saya tidak tahu, mungkin Menko yang lain tidak ada waktu untuk mengadakan rapat," jawab Ginanjar.
Ary lalu menimpali jika keadaan negara sedang genting, semestinya keputusan tidak diambil hanya dari hasil evaluasi Menko Ekuin, tapi dari empat menko, sehingga komprehensif menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Setelah itu, baru dilaporkan ke presiden. Namun pertanyaan itu dinilai tidak berkaitan dengan materi rapat yang digelar Menko Ekuin.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda