KH Cholil Nafis: Jika Seluruh Rakyat Ditest Rapid, Tak Sampai Rp40 Triliun
Senin, 22 Juni 2020 - 15:45 WIB
“Kemana ya uang 405 T yg skrng naik 667 T. Ini anak2 santri mau balik ke pesantren harus rapit tes masih bayar. Lah anak saya minggu lalu mau ke malang utk lulusan sekolahnya di Airport Halim harus rapid tes Bayar 400 rb. Bener nihh serius nanya kemana uang kita sebanyak itu ya?,” begitu cuitan Kiai Cholil.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan meminta agar pemerintah menggratiskan rapid test dan swab test untuk masyarakat, mengingat anggaran penanganan Covid-19 yang begitu besar, bahkan mencapai Rp695,2 triliun.
“Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa untuk test Covid-19 serta menggratiskan biaya tes virus corona baik rapid test ataupun swab. Mengingat hasil rapid test menjadi salah satu syarat beraktivitas terutama berpergian keluar kota,” kata Irwan kepada SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini melihat bahwa pembiayaan rapid test secara mandiri oleh masyarakat ini tentu menambah beban dan derita masyarakat mengingat biaya rapid test masih sangat tinggi, apalagi untuk swab test. Sangat disayangkan jika kegiatan masyarakat harus terhambat karena tak mampu membayar prosedur rapid test atau swab test.
“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irwan.
Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Irwan meminta agar pemerintah menggratiskan rapid test dan swab test untuk masyarakat, mengingat anggaran penanganan Covid-19 yang begitu besar, bahkan mencapai Rp695,2 triliun.
“Sebaiknya pemerintah mengeluarkan kebijakan alokasi anggaran pengadaan barang dan jasa untuk test Covid-19 serta menggratiskan biaya tes virus corona baik rapid test ataupun swab. Mengingat hasil rapid test menjadi salah satu syarat beraktivitas terutama berpergian keluar kota,” kata Irwan kepada SINDOnews, Senin (22/6/2020).
Anggota Fraksi Partai Demokrat ini melihat bahwa pembiayaan rapid test secara mandiri oleh masyarakat ini tentu menambah beban dan derita masyarakat mengingat biaya rapid test masih sangat tinggi, apalagi untuk swab test. Sangat disayangkan jika kegiatan masyarakat harus terhambat karena tak mampu membayar prosedur rapid test atau swab test.
“Jangan sampai ini kemudian menjadi komersialisasi oleh pemerintah ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Irwan.
Lihat Juga :