G-20 dan Diplomasi Cerdas

Amerika Serikat? Ini negara yang paling sibuk mengomando ke sana kemari untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Dalam perspektif geopolitik, sebagai negara superpower, tentu kepentingan nasional Amerika Serikat meliputi lintas global secara geografis. Tetapi sebagaimana dalam sejarah hubungan internasional yang lain, kesibukan Amerika Serikat tidak serta merta memberikan kewajiban moral baginya untuk mengikuti tatanan yang dibuatnya. Sebagai contoh, dalam kasus imbauan embargo migas dari Rusia, beberapa media mencatat, justru perusahaan perusahaan Amerika Serikat yang mengimpor minyak dan gas besar-besaran dari Rusia dengan harga diskon.

Dalam sejarah hubungan internasional, cara-cara demikian telah beberapa kali dipertunjukkannya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Presiden Woodrow Wilson adalah penggagas tatanan keamanan dunia baru pascaperang dunia pertama, dengan membentuk Liga Bangsa-Bangsa. Tetapi Amerika Serikat tidak menjadi anggota di organisasi ini. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, Amerika Serikat sangat aktif merumuskan terms yang menjadi Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982). Tetapi lagi-lagi, Amerika Serikat tidak menjadi anggotanya. Dia tidak mau tunduk kepada aturan aturan seperti zona ekonomi eksklusif, hak dan kewajiban jalur maupun akses laut, penelitian ilmiah dan sebagainya.

Dalam isu lingkungan di bawah PBB (UN Framework Convention on Climate Change) 1992, pemerintahnya menandatangani, tetapi tidak diratifikasi. Terbaru, di bawah Donald Trump, Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement 2015, dan baru masuk kembali pada masa Joe Biden.

Diplomasi cerdas Presiden Jokowi

John Nye (2004) mengidentifikasi soft power dalam bentuk kultur, nilai-nilai politik, serta kebijakan suatu negara. Adapun hard power adalah kapabilitas suatu negara untuk secara koersif berdasarkan kemampuan militer dan atau ekonomi yang dimilikinya meminta pihak lain (negara atau organisasi) untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Perang adalah kelanjutan diplomasi politik sebagai manifestasi power (Clausewitz, 1817).

Per definisi di atas, baik dalam soft power maupun hard power, Indonesia masih jauh dibanding dengan Amerika Serikat atau Inggris misalnya. Diperhadapkan dengan situasi demikian, Presiden mentransformasikan modal power menjadi diplomasi. Diplomasi negara pada dasarnya adalah seni dan kemampuan aktor negara untuk mempersuasi pihak lain untuk mengikuti atau setidaknya tidak menentang kepentingannya. Diplomasi cerdas (smart diplomacy) adalah seni dan kemampuan menggunakan kombinasi instrumen soft power dan hard power yang tepat dalam mempengaruhi negara dan pihak pihak lain demi mencapai tujuan yang diinginkan.

PBB dan organisasi yang terafiliasi seperti IMF, Bank Dunia, WHO, WTO juga merupakan undangan permanen di G-20. Juga beberapa organisasi regional seperti ASEAN, African Union. Spanyol dengan alasan kesejarahan merupakan tamu tetap. Dalam kapasitas sebagai pemegang mandat presidensi–tuan rumah dapat menambahkan beberapa undangan.

Dalam address-nya ke publik akhir April yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ia telah berbicara dengan pemimpin-pemimpin penting dunia di atas. Presiden menegaskan bahwa diperlukan upaya dan tanggung jawab bersama, untuk pulih bersama dengan lebih kuat (recover together, recover stronger) pascapandemi Covid-19 yang melanda dunia. Perang di Ukraina merupakan salah satu penghambat pemulihan tersebut. Untuk itu, konfirmasi kesediaan Presiden Putin hadir di G-20 Bali merupakan sebuah milestone penting. Dengan pertimbangan matang strategis, Presiden Jokowi juga mengundang Presiden Ukraina untuk hadir sebagai tamu kehormatan G-20.