Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng karena Tak Ingin Rakyat Menderita

Menurutnya, keputusan Jokowi ini tidak mengabaikan ekonomi pasar atau antiekonomi pasar, melainkan menentang praktik mencari keuntungan semata dengan memprioritaskan ekspor CPO. Pasalnya, membaiknya harga di pasar global dengan mengabaikan konsumen dalam negeri mengakibatkan harga terkondisi negatif karena praktek curang dalam pasar.

"Terbukti, kecurangan ini merupakan perbuatan melawan hukum, yang melìbatkan produsen dan pejabat negara yang saat ini dalam penanganan Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Maka itu, dia menilai keputusan Presiden Jokowi itu sudah tepat itu untuk menormalisasi persediaan minyak goreng dan harga di dalam negeri akibat adanya pasar gelap produsen-pejabat. Apalagi, lanjut dia, pemerintah punya kewenangan mengatur ekspor-impor komoditas CPO.

"Kewenangan mengatur ini bukanlah intervensi terhadap pasar. Sebab, pasar tidak bisa berjalan sendiri di ruang hampa tanpa keterlibatan pemerintah untuk mengatur keseimbangan dan mengendalikan keserakahan produsen dari upaya kapitalisasi tak terbatas di pasar CPO," pungkasnya.