Pengamat Politik BRIN: Puan Bisa Tarik Dukungan Pemilih NU

Selasa, 19 April 2022 - 17:18 WIB
Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut Ketua DPR Puan Maharani dapat memenangkan hati kelompok pemilih Nahdatul Ulama (NU). FOTO/IST
JAKARTA - Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menyebut Ketua DPR Puan Maharani dapat memenangkan hati kelompok pemilih Nahdlatul Ulama (NU) . Syaratnya, dia dapat menjalin komunikasi intens dengan organisasi Islam tersebut.

Menurut Siti Zuhro, hubungan baik yang telah dijalin antara PDIP dan NU perlu dirawat. Hal tersebut untuk memastikan masih ada suara dari nahdliyin kepada partai pemenang pemilu ini. Pendekatan politikus PDIP Puan Maharani kepada nahdliyin dianggap perlu untuk merawat kesinambungan. Namun, ada tugas besar selain bersilaturahmi, yaitu menjalankan fungsi yang diemban.

"Sebetulnya silaturahmi atau door to door calon kepada masyarakat, terutama pada pentolan-pentolannya, suhu-suhunya memang untuk Indonesia sangat diperlukan. Amerika juga begitu. Itu bagian tak terpisahkan dari sosialisasi diri, pencalonannya dan pengenalan lebih jauh supaya tidak ada ketidakpahaman dari pemilih dan yang akan dipilih," katanya, Selasa, (18/04/2022).



Di sisi lain, Siti mengatakan, Puan Maharani sebagai Ketua DPR juga bisa berbuat lebih untuk memenangkan hati umat Islam. "Jika di DPR dia harus menunjukkan kelantangan dalam berpihak pada suara rakyat, itu semestinya. Kan Dewan Perwakilan Rakyat, dia tidak mengeksekusi betul, karena bukan eksekutif, dia legislatif. Tunjukkan dari keberpihakan kepada suara rakyat baik menyuarakan secara narasi maupun legislasi," katanya.

Menurut Siti, Puan juga bisa bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Dia menjelaskan, DPR sebagai legislatif, memiliki tiga fungsi. Pertama, pengawasan konstruktif untuk menciptakan iklim check and balance. Kedua, fungsi penganggaran untuk memastikan anggaran negara berpihak kepada pembangunan di masyarakat. Terakhir, fungsi legislasi untuk menunjukkan ada tidaknya DPR mengakomodasi kepentingan masyarakat.

"Jika ada polemik di masyarakat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah, DPR bisa menggunakan fungsi pengawasan secara konstruktif," ujar Siti.

Baca juga: Haul ke-69 KH Wahid Hasyim, Puan: Ulama Pemikir-Pejuang Sahabat Bung Karno
(abd)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More