Politikus Demokrat Dukung Pernyataan Amien Rais, Minta Luhut Mundur

JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengamini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebagai motor dari gerakan penundaan Pemilu, perpanjangan jabatan Presiden, maupun amendemen UUD 1945 untuk mewujudkan presiden tiga periode. Karena itu, dia meminta Presiden Jokowi untuk bersikap tegas terhadap Luhut.

"Apa yang disampaikan Pak Amien Rais tentang Pak LBP senada dengan aspirasi banyak pihak, termasuk aspirasi emak-emak yang ikut melakukan unjuk rasa pada tanggal 11 April yang lalu. Terang dan tegas dalam spanduk emak-emak yang melakukan aksi demonstrasi meminta Jokowi memecat LBP," ujar Kamhar Lakumani, Senin (18/4/2022).





Sebagai informasi, Amien Rais yang merupakan ketua Majelis Syura Partai Ummat mendesak Luhut untuk mundur. Amien juga menyatakan sudah selayaknya Jokowi memecat Luhut atas manuver-manuvernya yang dianggap tidak pantas sebagai seorang menteri.

Kamhar mengatakan, Partai Demokrat pun berpandangan bahwa Presiden Jokowi seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap pembantu-pembantunya yang melakukan manuver terkait wacana dan gerakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden dan presiden tiga periode.

"Pak LBP terbaca publik sebagai motor dari gerakan ini, yang menyampaikan klaim big data yang oleh banyak pihak dipelesetkan sebagai big dusta, pengkondisian Ketum Parpol, dan di belakang Apdesi abal-abal (tak berbadan hukum) yang akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode selepas lebaran nanti," ungkap Kamhar.

Oleh sebab itu publik menantikan sikap tegas Pak Jokowi terhadap pembantu-pembantunya yang terlibat pada gerakan politik ini. Kamhar Lakumani mengungkapkan rekam jejak digitalnya begitu banyak. "Karenanya Pak Jokowi mesti mengambil tindakan tegas. Tak bisa melakukan pembiaran begitu saja sekalipun operasi politik ini telah gagal," ujar dia.

Ia melihat sikap Luhut yang menyampaikan pembelaan di hadapan Mahasiswa UI bahwa dia tak pernah menyampaikan wacana tiga periode adalah sebuah ironi.

"Padahal publik sangat memahami bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, serta presiden tiga periode ini adalah paket dari gerakan yang sama untuk melanggengkan kekuasaan. Kita berharap LBP mengambil jalan kesatria untuk mundur agar tak menjadi beban," pinta dia.

Apabila sikap kesatria tidak ditunjukkan oleh Luhut, Kamhar meminta Presiden Jokowi mesti berani mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kewibawaannya yang semakin tergerus.

"Sekali lagi, Pak Jokowi tak bisa melakukan pembiaran kepada pembantu-pembantunya yang melakukan gerakan makar dan terorisme konstitusi. Cukup Partai Demokrat saja yang pernah merasakan pembiaran pada pembantunya yang melakukan aksi begal demokrasi. Tapi rakyat Indonesia jangan diperlakukan seperti itu," pungkas Kamhar.