Partai Perindo Dorong Pengesahan RUU TPKS April Mendatang

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menilai peranan perempuan di parlemen dalam mengawal isu-isu terkait perempuan belum maksimal, walaupun keterwakilan perempuan di DPR RI terus meningkat dari pemilu ke pemilu. Hal itu terbukti dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), padahal RUU ini sudah dibahas sejak DPR periode 2014-2019.

“Dengan keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% ini, yang Pemilu 2019 mencapai 21%, apakah sudah maksimal untuk mengisi atau mengawal kebijakan publik untuk mewakili, menyuarakan, perempuan yang ada di parlemen? Saya rasa sih masih belum maksimal dengan saat ini juga, RUU TPKS juga masih belum disahkan,” kata Juru Bicara (Jubir) DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati seusai pelantikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) 2021-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/3/2022).

Untuk itu, kata anggota Bidang Pendidikan dan Latihan KPPI ini, karena Partai Perindo dan KPPI memiliki visi misi yang sama yakni, menampung hak-hak dan suara-suara perempuan Indonesia. Pihaknya ingin memperjuangkan hak-hak perempuan dalam kebijakan publik, termasuk juga dalam Undang-Undang (UU). “Tentunya kami berharap segera RUU TPKS segera disahkan di bulan April ini,” ujarnya.





Selain itu, sambung Ike, sesuai visi misi dari KPPI yakni mengawal advokasi kebijakan publik untuk perempuan, melakukan pendidikan politik dan penguatan perempuan politik, dan memberikan diseminasi gagasan. Partai Perindo berupaya agar perempuan-perempuan di Indonesia punya satu gagasan tentang catur perpolitikan di Indonesia.

“Dan di Kartini Perindo juga sebagai organisasi sayap perempuan yang sudah menyiapkan kader-kader perempuan berkualitas, untuk duduk di Pemilu 2024, baik di eksekutif maupun di legislatif. Ada Mba Eva, ada Mba Ratih Gunaevi dan banyak sekali kader-kader perempuan yang berkualitas dan siap berjuang untuk Pemilu 2024,” papar Ike.



Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah menargetkan RUU TPKS dapat disahkan di tingkat I pada 5 April 2022 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja (Raker) Pembahasan RUU TPKS bersama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Hiariej, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Mudah-mudahan rancangan undang-undang ini sebelum masa reses ini sudah bisa kita sahkan. Jadi kalau saya lihat di jadwal kita itu rapat Panja akan dimulai pada hari Senin (28/3) dan dijadwal kita akan melakukan rapat kerja kembali dalam rangka pengambilan keputusan itu tanggal 5 April,” kata Supratman, Kamis, 24 Maret 2022.