Wakil Ketua MPR: Hambatan Permodalan Harus Diatasi untuk Bangkitkan UMKM
Rabu, 23 Maret 2022 - 19:59 WIB
Sejumlah hambatan dalam permodalan sebagai salah satu langkah untuk pengembangan usaha, ujar Rerie, harus segera dicarikan jalan keluarnya. Apalagi, kata anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu, dalam Pasal 33, UUD 1945, mengamanatkan agar kita membangkitkan ekonomi rakyat yang merupakan sistem untuk mewujudkan kedaulatan masyarakat di bidang ekonomi. Rerie sangat berharap, krisis global pandemi Covid-19, mampu menjadi titik balik untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi masyarakat Indonesia.
Baca juga: MPR Sebut Perlu Restorasi Kebijakan Publik dalam Transformasi Politik di Tanah Air
Pelaku usaha di bidang pertanian, Wayan Supadno menilai Indonesia kurang memiliki kreativitas dalam menyikapi sejumlah hambatan di sektor usaha. Hal itu terlihat dari peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang berada pada peringkat 110 dari 132 negara yang disurvei. Akibatnya, jelas Wayan, indeks enterpreunership Indonesia berada pada posisi 94 dari 132 negara.
Melihat kondisi tersebut, Wayan berharap, sejumlah upaya untuk meningkatkan kreativitas dan semangat kewirausahaan masyarakat harus segera dilakukan. Demikian juga dengan perbaikan sejumlah kebijakan di sektor pertanian agar berpihak pada pengembangan sektor UMKM, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat. Sehingga, potensi ekonomi di bidang pertanian yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain.
Pelaku usaha digital, Zahra Damariva mengungkapkan pandemi mengakselerasi pertumbuhan industri startup lewat pemanfaatan transformasi digital. Menurut Zahra, sejumlah bisnis digital di sektor UMKM tumbuh dalam bentuk ecommerce, logistik dan transportasi, kesehatan, pariwisata dan fintech. Masing-masing bentuk usaha digital itu memiliki strategi pengembangan yang berbeda. Sehingga, jelas Zahra, penting bagi para pelaku UMKM startup untuk membangun dan meningkatkan literasi keuangan dan digital.
Berdasarkan pengalamannya, dari 102 UMKM startup yang dibantu, hanya tiga UMKM yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan permodalan. Sebagian besar UMKM yang ditanganinya terkendala BI checking yang tidak clear.
Pendiri Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni menilai, banyak bantuan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah ke sektor UMKM, tetapi mengapa efeknya belum terlihat jelas. Karena berdasarkan pengalamannya dalam membangun bisnis yang dibutuhkan tidak hanya modal, tetapi juga perlu ide, tim, bisnis model, dan ketepatan waktu.
Baca juga: MPR Sebut Perlu Restorasi Kebijakan Publik dalam Transformasi Politik di Tanah Air
Pelaku usaha di bidang pertanian, Wayan Supadno menilai Indonesia kurang memiliki kreativitas dalam menyikapi sejumlah hambatan di sektor usaha. Hal itu terlihat dari peringkat kemudahan berusaha Indonesia yang berada pada peringkat 110 dari 132 negara yang disurvei. Akibatnya, jelas Wayan, indeks enterpreunership Indonesia berada pada posisi 94 dari 132 negara.
Melihat kondisi tersebut, Wayan berharap, sejumlah upaya untuk meningkatkan kreativitas dan semangat kewirausahaan masyarakat harus segera dilakukan. Demikian juga dengan perbaikan sejumlah kebijakan di sektor pertanian agar berpihak pada pengembangan sektor UMKM, untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat. Sehingga, potensi ekonomi di bidang pertanian yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan oleh bangsa lain.
Pelaku usaha digital, Zahra Damariva mengungkapkan pandemi mengakselerasi pertumbuhan industri startup lewat pemanfaatan transformasi digital. Menurut Zahra, sejumlah bisnis digital di sektor UMKM tumbuh dalam bentuk ecommerce, logistik dan transportasi, kesehatan, pariwisata dan fintech. Masing-masing bentuk usaha digital itu memiliki strategi pengembangan yang berbeda. Sehingga, jelas Zahra, penting bagi para pelaku UMKM startup untuk membangun dan meningkatkan literasi keuangan dan digital.
Berdasarkan pengalamannya, dari 102 UMKM startup yang dibantu, hanya tiga UMKM yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan permodalan. Sebagian besar UMKM yang ditanganinya terkendala BI checking yang tidak clear.
Pendiri Institute Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA), Tri Mumpuni menilai, banyak bantuan dana yang sudah diberikan oleh pemerintah ke sektor UMKM, tetapi mengapa efeknya belum terlihat jelas. Karena berdasarkan pengalamannya dalam membangun bisnis yang dibutuhkan tidak hanya modal, tetapi juga perlu ide, tim, bisnis model, dan ketepatan waktu.
Lihat Juga :