Belajar Online Momentum Benahi Pendidikan
Selasa, 16 Juni 2020 - 07:15 WIB
Penyelesaian moderat ini membuat pemerintah daerah juga memiliki keleluasaan membuat aturan teknis yang lebih tepat. Mereka tak harus kaku mengikuti kebijakan pusat seperti selama ini yang kadang tak tepat diterapkan di lapangan. Dengan dasar ini pula, kendati suatu sekolah berani di zona merah, jika memang pengelola memiliki data kuat dan protokol kesehatan memadai, sah-sah saja membuka pendidikan dengan cara bertatap muka langsung. Namun, pelaksanaannya juga tidak boleh gegabah karena harus dimusyawarahkan bersama antara pengelola, wali murid, dan instansi berwenang.
Cara berpikir, bersikap, dan bertindak dengan luwes ini penting karena situasi di tengah pandemi ini memang sangat dinamis. Artinya, bisa saja saat ini pemerintah baru memiliki data 6% wilayah yang masuk kategori hijau dan 94% (429 kabupaten/kota) zona merah. Namun, bulan depan angka tersebut berubah, sangat fluktuatif.
Begitu dinamisnya perkembangan ini, sejatinya pengelolaan pendidikan saat pandemi juga menjadi bagian yang tak enteng, apalagi diremehkan. Pemerintah saatnya menempatkan situasi pandemi Covid-19 ini menjadi momentum besar untuk melakukan revolusi pendidikan. Di kala wabah menerjang di seluruh wilayah Nusantara, pola pendidikan tak bisa dilakukan dengan cara biasa lagi. Pendidikan sistem online selama ini pun bukan lantas dipahami sebagai jawaban tunggal. Apalagi, dalam pelaksanaannya, sistem online ini masih menyisakan persoalan di sana-sini. Mulai pendidik yang asal-asalan memberikan tugas kepada murid demi menggugurkan kewajiban mengajar, anak didik yang tidak bersemangat lagi belajar online karena menjemukan, kebutuhan kuota internet yang semakin besar dan sulit dibeli, sinyal internet sulit dijangkau, hingga orang tua yang tak memiliki waktu luang lagi mendampingi anak-anak mereka adalah contohnya.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pola pengajaran online memang belum sempurna. Dan, saat pandemi ini pemerintah seolah dipaksa meraba-raba mencari sistem yang pendidikan terbaik. Persoalan yang masih membelit para tenaga pendidik, anak didik, maupun infrastruktur pendidikan ini perlu dicarikan solusi yang cepat juga tepat. Jangan sampai kebijakan yang muncul terkesan coba-coba. Pemerintah juga harus berada di posisi yang tegas untuk mengawal masalah pendidikan ini. Ketegasan penting agar pemerintah tak menomorsatukan aspek penguatan ekonomi, namun justru mengesampingkan sisi kesehatan dan pendidikan di kala pandemi ini. Langkah ini pun butuh dukungan semua pihak, termasuk kesadaran bersama masyarakat demi mewujudkan bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat. (*)
Cara berpikir, bersikap, dan bertindak dengan luwes ini penting karena situasi di tengah pandemi ini memang sangat dinamis. Artinya, bisa saja saat ini pemerintah baru memiliki data 6% wilayah yang masuk kategori hijau dan 94% (429 kabupaten/kota) zona merah. Namun, bulan depan angka tersebut berubah, sangat fluktuatif.
Begitu dinamisnya perkembangan ini, sejatinya pengelolaan pendidikan saat pandemi juga menjadi bagian yang tak enteng, apalagi diremehkan. Pemerintah saatnya menempatkan situasi pandemi Covid-19 ini menjadi momentum besar untuk melakukan revolusi pendidikan. Di kala wabah menerjang di seluruh wilayah Nusantara, pola pendidikan tak bisa dilakukan dengan cara biasa lagi. Pendidikan sistem online selama ini pun bukan lantas dipahami sebagai jawaban tunggal. Apalagi, dalam pelaksanaannya, sistem online ini masih menyisakan persoalan di sana-sini. Mulai pendidik yang asal-asalan memberikan tugas kepada murid demi menggugurkan kewajiban mengajar, anak didik yang tidak bersemangat lagi belajar online karena menjemukan, kebutuhan kuota internet yang semakin besar dan sulit dibeli, sinyal internet sulit dijangkau, hingga orang tua yang tak memiliki waktu luang lagi mendampingi anak-anak mereka adalah contohnya.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pola pengajaran online memang belum sempurna. Dan, saat pandemi ini pemerintah seolah dipaksa meraba-raba mencari sistem yang pendidikan terbaik. Persoalan yang masih membelit para tenaga pendidik, anak didik, maupun infrastruktur pendidikan ini perlu dicarikan solusi yang cepat juga tepat. Jangan sampai kebijakan yang muncul terkesan coba-coba. Pemerintah juga harus berada di posisi yang tegas untuk mengawal masalah pendidikan ini. Ketegasan penting agar pemerintah tak menomorsatukan aspek penguatan ekonomi, namun justru mengesampingkan sisi kesehatan dan pendidikan di kala pandemi ini. Langkah ini pun butuh dukungan semua pihak, termasuk kesadaran bersama masyarakat demi mewujudkan bangsa yang cerdas dan berkarakter kuat. (*)
(cip)
Lihat Juga :