Cegah Sebaran Covid-19, PSBB Perlu Diberlakukan Secara Nasional

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut korona juga menguji relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kasus ini, pemerintah daerah sepertinya dibatasi oleh pemerintah pusat, padahal otonomi daerah sudah diatur oleh UU Otonomi Daerah, salah satu amanat reformasi.

Menurut mantan Direktur Jenderal Otda Kemendagri ini, pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang high strategy dan mampu berkomunikasi dengan kepala daerah yang betul-betul mengetahui tentang kondisi lapangan di daerahnya. Dia berharap pemerintah pusat dapat mendengarkan masukan-masukan dari kepala daerah. “Masih ada peluang dengan kepemimpinan strong leadership,” tuturnya.

Pengamat politik Philips J Vermonte berpandangan berbeda. Indonesia bagi dia memang diharapkan bisa menerapkan kebijakan desentralisasi, namun dalam konteks penanganan bencana, justru harus tersentralisasi. “Harus ada kesatuan pandangan terhadap siapa mengerjakan apa dan kapasitas daerah juga berbeda-beda,” sanggahnya.

Philips menyebut bahwa Covid-19 ini menunjukkan bahwa semua negara rentan, tidak pandang bulu apakah negara tersebut negara miskin, negara kaya, negara maju, atau negara berkembang. Faktor yang membedakan adalah sistem kesehatan publik yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik yang akan membuat suatu negara pulih dengan cepat.

Dari negara-negara yang sudah berhasil menurunkan grafik Covid-19 seperti Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Selandia Baru, dan Jerman, ada kesamaan yang bisa terlihat seperti kepemimpinan yang solid, tata kelola pemerintahan yang baik, visi yang jelas, dan pemerintah yang sangat menghargai data. Terlepas dari itu semua, diperlukan kepatuhan masyarakat dalam menjalani kebijakan yang sudah diberlakukan. “Tidak ada kebijakan yang berhasil tanpa ada kepatuhan dari masyarakat,” katanya.

Sementara itu, profesor peneliti hubungan internasional di Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar, menyebut pandemi korona menyebar sangat cepat karena dampak dari globalisasi. “Urat nadi dari globalisasi adalah transportasi udara dan laut, perdagangan dan perekonomian,” katanya. (Abdul Rochim)