TKDD, Transformasi Menuju 2045

Lemahnya belanja infrastruktur ini sebagai investasi publik (public investment) membuat daerah tidak memiliki banyak pilihan. Alternatifnya, pertama, melakukan efisiensi besar-besaran terutama pada belanja pegawai, dan di mana ini menjadi butir penting pada UU HKPD yang menyebutkan belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30% dengan masa transisi selama tiga tahun.

Kedua, pemerintah daerah membuka diri dengan melakukan pinjaman daerah, apakah melalui PT SMI sebagai special mission vehicle Kemenkeu atau melalui municipal bond (obligasi daerah).

Kedua pilihan diatas tentu akan membawa konsekuensi atau prasyarat yang harus dimiliki oleh daerah, seperti keterbukaan pengelolaan, perbaikan tata kelola organisasi, termasuk kualitas SDM pada birokrasi keuangan daerah. Tentu ini akan membawa perubahan yang sangat radikal dalam pengelolaan pemerintah daerah.

Tentu saja perubahan ini membutuhkan kekuatan kepemimpinan daerah (leadership) yang sangat kuat untuk mewujudkan ini semua. Kepeminpinan yang berkomitmen dan terus memberikan contoh-contoh yang baik, akan menjadi nahkoda perubahan dan ini akan ditiru serta diikuti oleh seluruh birokrasi yang ada dalam birokrasi.

Kunci Keberhasilan Pembangunan Daerah

Daerah adalah wilayah otonom yang dilindungi oleh UU. Walaupun begitu daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyediakan kepentingan masyarakat baik barang dan jasa berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat. Sehingga, birokrasi sebagai instrumen penyelenggara layanan harus efektif dan efisiensi agar layanan cepat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat dengan murah dan cepat.

Kini, setelah adanya pandemi, pemerintah berharap bukan hanya pemulihan yang terjadi, tetapi perlu upaya adanya transformasi perekonmian yang sangat kita butuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Perbaikan infrastruktur yang hampir satu dekade dilakukan oleh pemerintah, memperbaiki konektivitas serta biaya logisktik, perlu terus disempurnakan. Hal ini kita lakukan untuk mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan lokasi–lokasi industri baru. Bahkan, untuk sektor pariwisata pemerintah telah menetapkan beberapa destinasi wisata nasional yang baru, bukan hanya Bali. Semangat ini perlu terus diupayakan terutama pada sektor industri, mengingat efeknya pada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta kegiatan ekspor impor nasional.

Selain itu, transformasi ini juga membutuhkan SDM yang lebih baik. Ini sekaligus Pekerjaan Rumah perguruan tinggi di Indonesia dalam menyediakan SDM yang dibutuhkan. Bagaimana PT mampu menciptakan manusia pembelajar (learning society) mengingat perkembangan sektor kerja (jenis pekerjaan) yang sangat beragam dan cepat. Bersandar hanya pada kurikulum saja sangatlah tidak bijak, mengingat perubahan di lapangan kerja sangat cepat sementara kurikulum sangat lamban berubah, karena aturan–aturan yang mengikatnya juga.

Upaya terobosan untuk melahirkan penyelenggara negara, termasuk di pemerintahan serta di Perguruan Tinggi, menjadi kunci dalam mengejar transformasi ekonomi dan pembangunan.