Semua Kepala Daerah Diminta Percepat Vaksinasi Cegah Omicron
Senin, 17 Januari 2022 - 14:20 WIB
Semua kepala daerah diminta agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penyebaran varian Omicron. Foto/Dok.SINDOnews
JAKARTA - Semua kepala daerah diminta agar mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk mencegah penyebaran varian Omicron . Penegakan protokol kesehatan juga perlu ditingkatkan.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lanjut usia (lansia), terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. "Pak Menko (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, red) sudah memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omicron," kata Jodi, Senin (17/1/2022).
Dia mengatakan bahwa langkah-langkah mitigasi disiapkan oleh pemerintah, seperti akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang lebih masif. "Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," tuturnya.
Dia menambahkan, perkembangan dan lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan Omicron juga akan terus dipantau secara ketat oleh pemerintah. Kata dia, pemerintah akan memastikan sistem kesehatan sudah cukup siap dalam menghadapi penambahan kasus Covid-19.
"Namun, langkah-langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus ini," pungkasnya.
Diketahui, kasus positif Covid-19 varian Omicron di Tanah Air mencapai 748 orang per Sabtu, 15 Januari. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menuturkan bahwa kasus Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan transmisi komunitas perlu dipisahkan.
Kata Iwan, 75% kasus Covid-19 saat ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. "Masyarakat harus menyikapi kenaikan kasus ini dengan waspada tetapi tidak perlu panik. Cara pencegahan Covid-19 varian apa pun tetap sama, yaitu protokol kesehatan, testing, lacak, isolasi, vaksinasi," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semakin banyak penduduk yang memiliki antibodi terhadap Covid-19 pada jumlah yang memadai akan sangat bermakna mengurangi penularan, hospitalisasi, dan kematian. Menurut dia, jika strategi pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat selalu taat protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi, Indonesia bisa melewati periode kenaikan kasus Covid-19.
Dia mengatakan kenaikan kasus Covid-19 saat ini disebabkan oleh penyebaran varian Omicron dan setelah peningkatan mobilitas penduduk dan kerumunan saat libur akhir tahun. "Pada kasus Omicron, banyak kasus terdeteksi pada PPLN, yang berarti karantina kita berfungsi untuk mencegah kasus dari luar negeri ini menyebar di masyarakat," pungkasnya.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menjelaskan, pemerintah akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lanjut usia (lansia), terutama di provinsi, kabupaten, kota yang belum mencapai 70%. "Pak Menko (Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, red) sudah memohon khusus kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah di daerah-daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah 70% untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan terhadap varian Omicron," kata Jodi, Senin (17/1/2022).
Dia mengatakan bahwa langkah-langkah mitigasi disiapkan oleh pemerintah, seperti akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang lebih masif. "Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah vaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik," tuturnya.
Dia menambahkan, perkembangan dan lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan Omicron juga akan terus dipantau secara ketat oleh pemerintah. Kata dia, pemerintah akan memastikan sistem kesehatan sudah cukup siap dalam menghadapi penambahan kasus Covid-19.
"Namun, langkah-langkah preventif dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama menekan laju penyebaran kasus ini," pungkasnya.
Diketahui, kasus positif Covid-19 varian Omicron di Tanah Air mencapai 748 orang per Sabtu, 15 Januari. Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Iwan Ariawan menuturkan bahwa kasus Omicron dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan transmisi komunitas perlu dipisahkan.
Kata Iwan, 75% kasus Covid-19 saat ini berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. "Masyarakat harus menyikapi kenaikan kasus ini dengan waspada tetapi tidak perlu panik. Cara pencegahan Covid-19 varian apa pun tetap sama, yaitu protokol kesehatan, testing, lacak, isolasi, vaksinasi," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, semakin banyak penduduk yang memiliki antibodi terhadap Covid-19 pada jumlah yang memadai akan sangat bermakna mengurangi penularan, hospitalisasi, dan kematian. Menurut dia, jika strategi pemerintah berjalan dengan baik, masyarakat selalu taat protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi, Indonesia bisa melewati periode kenaikan kasus Covid-19.
Dia mengatakan kenaikan kasus Covid-19 saat ini disebabkan oleh penyebaran varian Omicron dan setelah peningkatan mobilitas penduduk dan kerumunan saat libur akhir tahun. "Pada kasus Omicron, banyak kasus terdeteksi pada PPLN, yang berarti karantina kita berfungsi untuk mencegah kasus dari luar negeri ini menyebar di masyarakat," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda