PKB Ingin Presidential Threshold 10% dan Parliamentary Threshold 7%

Menurut Fathan, dengan Presidential Threshold 10%, maka peluang munculnya lebih dari dua pasangan capres-cawapres akan menjadi terbuka. Makin banyak kesempatan dari putra-putri terbaik bangsa untuk ikut berkompentisi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. (Baca juga: Soal Presidential Threshold, Begini Kata Eks Komisioner KPU)

“Penurunan presidential threshold ini juga harus diikuti dengan penghapusan redaksi “atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR Sebelumnya” pada Pasal 187 RUU Pemilu 2020. Sedangkan basis perhitungan presidential threshold didasarkan pada jumlah suara nasional yang diperoleh partai politik yang menempati kursi DPR,” terangnya.

Adapun ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, Fathan melanjutkan, PKB usulkan kenaikan di angka 7%. Alasannya, batasannya 7% ini akan menciptakan lembaga parlemen yang sederhana dan stabil. “Kami ingin lembaga parlemen di masa depan kian ramping sehingga menyederhanakan proses-proses politik dalam pelaksanaan fungsi sebagai wakil rakyat baik dalam hal pengawasan, anggaran, maupun proses legislasi,” pungkasnya.