Modal Besar, Tantangan, dan Peluang Indonesia di 2022
Rabu, 12 Januari 2022 - 15:00 WIB
Perlu Perhatian Pemerintah
Ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan juga paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Jumlah mereka adalah yang terbesar. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 99,9% atau 64,2 juta dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 61% dan dalam hal lapangan kerja proporsi sumbangannya mencapai 89%. Dari total pelaku UMKM, yang menjadi pelaku mikro berjumlah 63,35 juta atau 98,68%.
Pemerintah memang telah memberikan perhatian pada sektor UMKM, namun perlu ditingkatkan lagi karena kontribusi UMKM demikian besar. Untuk itu, efektivitas pemulihan ekonomi nasional tergantung pada sektor UMKM ini.
Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi pakaian bekas dan batik dari China. Itu sangat tak bermoral. Impor produk-produk industri juga harus memperhatikan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mengatur soal TKDN. Di situ disebutkan bahwa TKDN minimal 25%. Jika ada produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%, maka itu yang harus menjadi prioritas. Jadi, jangan asal membuka kran impor dan bagi instansi pemerintah dan proyek yang dibiayai APBN harus memprioritaskan produk dalam negeri.
Dalam konteks impor produk pertanian dan industri seperti disebutkan tadi, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor harus direvisi. Bahkan menurut saya, Permendag itu harus dicabut.
Jika kita tidak konsisten dengan pemihakan terhadap petani dan industri dalam negeri, maka industrialisasi tidak terjadi, investor tidak datang, lapangan kerja tidak tercipta, dan ujungnya APBN kita justru untuk memberi makan petani dan buruh negara lain. Ini sangat tragis dan mengkhianati amanat proklamasi dan amanat para pendiri bangsa.
Para Menteri Harus Fokus
Memasuki 2022, ada satu pertanyaan penting yakni bagaimana sebaiknya menyelaraskan kabinet khususnya para menteri agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat di 2022?
Kita percaya Presiden Jokowi memahami sangat baik masalah ini. Namun harus dicatat, Presiden sudah kehilangan waktu sejak Pandemi Covid-2019 pada Maret 2020. Selama hampir dua tahun terakhir, pemerintah dan seluruh masyarakat fokus menghadapi wabah. APBN kita mengalami refokusing untuk penanganan Covid-19, banyak program yang ditunda, mobilitas sosial benar-benar berkurang drastis, dan seterusnya.
Ada sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah pada 2022. Pertama, berikan perhatian dan pemihakan khusus kepada sektor ekonomi mikro yang justru paling menderita terkena dampak pandemi dan juga paling tertinggal dalam upaya pemulihannya. Jumlah mereka adalah yang terbesar. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah 99,9% atau 64,2 juta dari seluruh pelaku usaha di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah 61% dan dalam hal lapangan kerja proporsi sumbangannya mencapai 89%. Dari total pelaku UMKM, yang menjadi pelaku mikro berjumlah 63,35 juta atau 98,68%.
Pemerintah memang telah memberikan perhatian pada sektor UMKM, namun perlu ditingkatkan lagi karena kontribusi UMKM demikian besar. Untuk itu, efektivitas pemulihan ekonomi nasional tergantung pada sektor UMKM ini.
Kedua, pengendalian impor dan pemihakan terhadap produk dalam negeri. Impor produk-produk pertanian harus memperhatikan suara petani. Demikian pula impor produk-produk yang diproduksi oleh UMKM seperti pakaian jadi, apalagi pakaian bekas dan batik dari China. Itu sangat tak bermoral. Impor produk-produk industri juga harus memperhatikan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, yang mengatur soal TKDN. Di situ disebutkan bahwa TKDN minimal 25%. Jika ada produk dalam negeri dengan TKDN minimal 25%, maka itu yang harus menjadi prioritas. Jadi, jangan asal membuka kran impor dan bagi instansi pemerintah dan proyek yang dibiayai APBN harus memprioritaskan produk dalam negeri.
Dalam konteks impor produk pertanian dan industri seperti disebutkan tadi, maka Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor harus direvisi. Bahkan menurut saya, Permendag itu harus dicabut.
Jika kita tidak konsisten dengan pemihakan terhadap petani dan industri dalam negeri, maka industrialisasi tidak terjadi, investor tidak datang, lapangan kerja tidak tercipta, dan ujungnya APBN kita justru untuk memberi makan petani dan buruh negara lain. Ini sangat tragis dan mengkhianati amanat proklamasi dan amanat para pendiri bangsa.
Para Menteri Harus Fokus
Memasuki 2022, ada satu pertanyaan penting yakni bagaimana sebaiknya menyelaraskan kabinet khususnya para menteri agar tetap fokus bekerja dalam satu irama untuk kepentingan rakyat di 2022?
Kita percaya Presiden Jokowi memahami sangat baik masalah ini. Namun harus dicatat, Presiden sudah kehilangan waktu sejak Pandemi Covid-2019 pada Maret 2020. Selama hampir dua tahun terakhir, pemerintah dan seluruh masyarakat fokus menghadapi wabah. APBN kita mengalami refokusing untuk penanganan Covid-19, banyak program yang ditunda, mobilitas sosial benar-benar berkurang drastis, dan seterusnya.
tulis komentar anda