Aliansi Ulama-Negara Hambat Demokrasi dan Pembangunan di Dunia Muslim
Selasa, 28 Desember 2021 - 13:22 WIB
Rente Minyak yang Memicu Aliansi Ulama-Negara
Lebih lanjut, paska-krisis minyak 1973, beberapa negara, khususnya di Teluk, mulai menggunakan pendapatan minyak mereka untuk mendanai aliansi ulama-negara di dalam negeri dan agenda para islamis di luar negeri.
Aliansi ulama-negara modern ini turut mendorong pengesahan undang-undang penistaan dan penyimpangan agama, yang membatasi keberagaman pandangan agama dan politik. Kebijakan ekonomi aliansi ini juga bersifat restriktif dan tidak efisien, misal, penyitaan properti pribadi yang menjadi alasan negara untuk mengontrol ekonomi dan menghukum pihak oposisi.
Mengingat tantangan struktural yang berkepanjangan ini, apa yang dapat dilakukan untuk membentuk ulang masa depan dunia muslim?
Dalam laporan kerja yang baru terbit, The Ulema-State Alliance: A Barrier to Democracy and Development in the Muslim World, saya berpendapat, pembongkaran aliansi ulama-negara serta restrukturisasi ekonomi menjadi urgen bagi negara-negara muslim untuk mencapai demokrasi dan pembangunan.
Reformasi Menjadi Penting dan Tak Terelakkan
Pada tingkat diskursif, alih-alih hanya menyalahkan Islam atau kolonialisme Barat, masyarakat muslim seharusnya mempertanyakan sikap anti-intelektualisme dan kontrol negara atas ekonomi yang sudah menjangkiti mereka selama berabad-abad. Melalui sikap reflektif-kritis, masyarakat muslim dapat benar-benar mengatasi masalah politik dan sosial-ekonomi mereka. Bukankah Tuhan bersabda dalam Al-Qur'an, "Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri" (13:11)?
Pada tingkat institusional, masyarakat Muslim membutuhkan sistem yang terbuka, meritokratis, dan kompetitif, untuk mendorong kelas politik, agama, intelektual, dan ekonomi bergerak secara independen. Reformasi semacam itu membutuhkan pelembagaan pemisahan agama dan negara. Islam tidak secara inheren menentang hal itu. Pada sejarah Islam awal, terdapat pemisahan antara otoritas agama dan politik dalam tingkat tertentu.
Reformasi juga harus mencakup perluasan kebebasan berpikir, dengan menghapuskan undang-undang penistaan dan penyimpangan agama, serta perlindungan yang lebih dalam terhadap properti pribadi melalui pencegahan perampasan oleh negara.
Insentif ekonomi yang kuat juga penting untuk reformasi. Rente minyak, yang telah lama mendanai aliansi ulama-negara, mungkin kehilangan kepentingannya dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan adopsi luas inovasi teknologi energi alternatif. Banyak negara muslim akan membutuhkan transformasi ekonomi dan inovasi untuk memakmurkan negara di era pasca-minyak.
Lebih lanjut, paska-krisis minyak 1973, beberapa negara, khususnya di Teluk, mulai menggunakan pendapatan minyak mereka untuk mendanai aliansi ulama-negara di dalam negeri dan agenda para islamis di luar negeri.
Aliansi ulama-negara modern ini turut mendorong pengesahan undang-undang penistaan dan penyimpangan agama, yang membatasi keberagaman pandangan agama dan politik. Kebijakan ekonomi aliansi ini juga bersifat restriktif dan tidak efisien, misal, penyitaan properti pribadi yang menjadi alasan negara untuk mengontrol ekonomi dan menghukum pihak oposisi.
Mengingat tantangan struktural yang berkepanjangan ini, apa yang dapat dilakukan untuk membentuk ulang masa depan dunia muslim?
Dalam laporan kerja yang baru terbit, The Ulema-State Alliance: A Barrier to Democracy and Development in the Muslim World, saya berpendapat, pembongkaran aliansi ulama-negara serta restrukturisasi ekonomi menjadi urgen bagi negara-negara muslim untuk mencapai demokrasi dan pembangunan.
Reformasi Menjadi Penting dan Tak Terelakkan
Pada tingkat diskursif, alih-alih hanya menyalahkan Islam atau kolonialisme Barat, masyarakat muslim seharusnya mempertanyakan sikap anti-intelektualisme dan kontrol negara atas ekonomi yang sudah menjangkiti mereka selama berabad-abad. Melalui sikap reflektif-kritis, masyarakat muslim dapat benar-benar mengatasi masalah politik dan sosial-ekonomi mereka. Bukankah Tuhan bersabda dalam Al-Qur'an, "Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri" (13:11)?
Pada tingkat institusional, masyarakat Muslim membutuhkan sistem yang terbuka, meritokratis, dan kompetitif, untuk mendorong kelas politik, agama, intelektual, dan ekonomi bergerak secara independen. Reformasi semacam itu membutuhkan pelembagaan pemisahan agama dan negara. Islam tidak secara inheren menentang hal itu. Pada sejarah Islam awal, terdapat pemisahan antara otoritas agama dan politik dalam tingkat tertentu.
Reformasi juga harus mencakup perluasan kebebasan berpikir, dengan menghapuskan undang-undang penistaan dan penyimpangan agama, serta perlindungan yang lebih dalam terhadap properti pribadi melalui pencegahan perampasan oleh negara.
Insentif ekonomi yang kuat juga penting untuk reformasi. Rente minyak, yang telah lama mendanai aliansi ulama-negara, mungkin kehilangan kepentingannya dengan semakin menipisnya cadangan minyak dan adopsi luas inovasi teknologi energi alternatif. Banyak negara muslim akan membutuhkan transformasi ekonomi dan inovasi untuk memakmurkan negara di era pasca-minyak.
tulis komentar anda