Soal Kedudukan DPR dan Presiden Sama, Pakar Hukum Tata Negara: Tidak Ada yang Aneh

"Memang dalam ilmu konstitusi, kendati kewenangan Presiden tidak didefinisikan di dalam konstitusi, tetapi dari waktu ke waktu, dalam sejarah konstitusi menunjukkan bahwa presiden itu mendapatkan kekuasaan lain yang tidak diatur dalam konstitusi atau UU," ujar Margarito.

Baca juga: Jokowi Karantina Mandiri di Istana Bogor, Kepala BNPB Beri Penjelasan Ini



Bahkan, kata Margarito, presiden dalam ilmu konstitusi disebut memiliki presidential privilege. "Yang itu semua tidak berasal teks konstitusi tetapi tafsir presiden atas apa yang disebut dalam presidential privilege," kata Margarito.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak hak dan kewenangan presiden hanya dapat digunakan atau efektif bekerja setelah mendapatkan persetujuan atau pertimbangan DPR. "Memang di mana-mana presiden berkantor di kantor kepresidenan. Di Indonesia, Istana Negara. Di situlah dia berkantor dan di situ pula dia tinggal menyelenggarakan kekuasaan pemerinatahan dan administrasi," ujar Margarito. "Praktis, kantor presiden itu di Istana Negara dan di situ pula rumahnya," katanya.

Oleh karena itu, menurut Margarito, soal-soal seperti ini sangat tergantung bagaimana DPR dan presiden membuat kebijakan politik. "Taruhlah mereka membuat kebijakan bahwa isolasi/karantina harus ada di rumah presiden terpisah dari Istana, bisa saja dibuat. Perihal anggota DPR karantina harus di tempat yang ditentukan begitu, dan presiden dan karantina di Istana, yaitu konsekuensi saja dari kevakuman hukum. Sebab tidak ada hukum yang nyata-nyata mengaturnya," kata Margarito.

Menurut Margarito, kalau saja DPR mendesak pemerintah membuat kebijakan baik Perpres atau Permenkes/keputusan Menkes yang menyatakan, anggota DPR melakukan karantina mandiri di rumah atau tempat yang ditentukan, jika dilihat dari ilmu hukum atau konstitusi, maka hal itu masuk akal.