Antisipasi Serangan Kedua Covid di Ibu Kota

Yang menjadi pertanyaan, sejauh mana para petugas di lapangan nanti mampu bekerja maksimal melakukan pengawasan jika personelnya terbatas? Bagaimana pula kemampuan pemerintah mengontrol aktivitas pekerja? Apakah benar protokol kesehatan yang menjadi syarat mutlak operasional perkantoran dan sektor-sektor lain itu bisa terpenuh? Benar bahwa Pemerintah Provinsi DKI telah membuat skenario kebijakan pelonggaran ini tak diberlakukan di wilayah yang dikategorikan zona merah atau dengan kasus Covid masih tinggi. Namun, lagi-lagi, sejauh mana aparat mampu melakukan kontrol penuh selama 24 jam pergerakan warga di zona-zona bahaya itu?

Atas dasar ini, di saat warga bahagia bisa bekerja, bisa ke pasar, ke mal, ke restoran, dan tempat hiburan lagi, sejatinya, tengah dihadapkan pada ujian besar. Hari-hari ini pun menjadi sangat menentukan bagi keberlangsungan kehidupan warga Jakarta ke depan. Sekali warga lengah, abai, dan tak acuh dengan protokol kesehatan serta sederet aturan yang telah dibuat pemerintah, potensi munculnya gelombang kedua serangan Covid-19 di Ibu Kota tak terelakkan lagi.

Tak salah kiranya, banyak pihak memprediksi pada Juli nanti diprediksi angka kasus Covid di Jakarta akan melonjak lagi. Prediksi itu tak berlebihan. Melihat tingkat kedisiplinan warga yang rendah, pengawasan terbatas, dan regulasi yang kerap ‘memble’ di lapangan, ancaman itu sangat mungkin terjadi.

Tentu, kita tidak ingin ancaman itu benar-benar terjadi. Namun, melihat kasus di beberapa negara lain seperti Wuhan, China, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, tampaknya hal ini tak bisa dientengkan. Kota-kota yang memiliki kedisiplinan warga tinggi saja masih terserang Covid kedua setelah pelonggaran, bagaimana dengan Jakarta yang relatif longgar? Semoga saja itu tidak benar terjadi.