KLHK Sebut Keadilan Gender Sudah Melekat di Masyarakat Adat

Untuk penetrasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, KLHK tidak saja mengeksekusinya dalam bentuk regulasi, tetapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)—yakni melalui Festival Gender tadi salah satunya—dan bahkan sarana prasarana. Sarana yang Apik maksud adalah fasilitas di ruang publik KLHK untuk kelompok rentan, seperti disediakannya kursi roda bagi difabel, ruang laktasi bagi ibu menyusui, dan penitipan anak. Untuk penitipan anak, fasilitas ini tidak saja terbuka untuk pegawai KLHK, tetapi terbuka untuk umum. “Itu pegawai-pegawai dari kantor di sekitar KLHK juga ada yang menitipkan anaknya ke sini,” kata Apik.

Lebih jauh, Apik juga menjelaskan langkah-langkah yang KLHK lakukan untuk menuju nature gender. Pertama, KLHK berupaya untuk selalu meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pertemuan-pertemuan, lokakarya dan sebagainya yang diadakan langsung oleh sub-Pokja. Kedua, KLHK meminta eselon I menyusun penganggarannya berbasis gender. Ini dilakukan dengan memasukkan gender dalam setiap kegiatan di KLHK.

Terakhir, KLHK mengontrol bagaimana monitoring dan evaluasi berjalan, yakni untuk mengetahui apakah peran dan akses perempuan di KLHK sudah seimbang. “Untuk monev, kami punya apa itu namanya data terpilah. Dengan data ini, kami tahu dalam suatu kegiatan, ada berapa perempuan dan berapa laki-laki yang terlibat,” ungkapnya.