Berbeda dari Rekrutmen Parpol, Konvensi Rakyat Perindo Pastikan Keikutsertaan Publik

Padahal, tidak terbukanya hal tersebut bertentangan dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Di mana, tercantum proses rekrutmen politik harus dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik itu sendiri. "Kita coba lihat bagaimana publik betul-betul mengetahui seperti apa partai politik menjalankan fungsi rekrutmennya dan bagaimana proses kaderisasi yang memang ada," jelasnya.

Baca juga: Konvensi Rakyat Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo: Gagasan Demokrasi Digital yang Terlembaga, Terarah dan Terukur

Dia menjelaskan, transparansi menjadi sebuah hal penting di dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota legislatif. Menurut dia, proses seleksi harus betul-betul bisa dirasakan oleh publik. "Sehingga publik itu juga berpartisipasi dan itu bisa betul-betul dilakukan secara optimal," ungkapnya.

Gagasan Konvensi Rakyat yang dicanangkan oleh Partai Perindo sendiri, kata Ferry menganut prinsip-prinsip inklusivitas, partisipatif, prinsip akuntabel, transparan. Ketiga hal itu, turut dibarengi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

"Proses kandidasi yang dilakukan itu betul-betul secara terbuka, maka kita membuat kanal akses yang begitu luas bisa dijangkau oleh publik yaitu konvensirakyat.com. Dan ini merupakan upaya maksimal yang dilakukan," jelasnya.