Wapres Perintahkan BKKBN Petakan Daerah dengan Stunting Tinggi
Selasa, 30 November 2021 - 21:23 WIB
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan. “Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, anemia atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.
Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.
Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan stunting juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan Stunting pada pertengahan Desember 2021.
“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan Stunting,” pungkasnya.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan. “Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, anemia atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.
Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.
Baca Juga
Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan stunting juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan Stunting pada pertengahan Desember 2021.
“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan Stunting,” pungkasnya.
tulis komentar anda