Wapres Perintahkan BKKBN Petakan Daerah dengan Stunting Tinggi
Selasa, 30 November 2021 - 21:23 WIB
loading...
Kepada Wapres Maruf Amin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan berbagai program penanganan stunting. Foto/setwapres
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres , Jlalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/11/2021).
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Baca juga: Banggai Raih Penghargaan Dalam Inovasi Cegah Stunting dari BKKBN
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan. “Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, anemia atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.
Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.
Baca juga: Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Tegaskan Stunting Hanya Bisa Diatasi dengan Kolaborasi
Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan stunting juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan Stunting pada pertengahan Desember 2021.
“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan Stunting,” pungkasnya.
Turut hadir bersama Kepala BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti, serta Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah.
Sementara, selain Jubir Masduki Baidlowi, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi.
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Baca juga: Banggai Raih Penghargaan Dalam Inovasi Cegah Stunting dari BKKBN
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.
Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan stunting sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena stunting,” sebutnya.
Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022. “Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang stuntingnya tinggi,” ujarnya.
Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. “Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena stunting,” paparnya.
Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan. “Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, anemia atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.
Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. “Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.
Baca juga: Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Tegaskan Stunting Hanya Bisa Diatasi dengan Kolaborasi
Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan stunting juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan Stunting pada pertengahan Desember 2021.
“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan Stunting,” pungkasnya.
Turut hadir bersama Kepala BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti, serta Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah.
Sementara, selain Jubir Masduki Baidlowi, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi.
(muh)
Lihat Juga :
