Wapres Perintahkan BKKBN Petakan Daerah dengan Stunting Tinggi
Selasa, 30 November 2021 - 21:23 WIB
Kepada Wapres Maruf Amin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melaporkan berbagai program penanganan stunting. Foto/setwapres
JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN ) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres , Jlalan Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/11/2021).
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan stunting untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024.
“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan stunting), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dikutip melalui keterangan tertulis.
Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi.
“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.
Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus stunting tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.
“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi stunting-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya.
Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan stunting dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur.
tulis komentar anda