Puteri Komarudin Minta Pemerintah Aktif Laporkan Dana Corona
Kamis, 04 Juni 2020 - 16:49 WIB
"Banyak laporan masyarakat, mereka yang mampu malah dapat bansos, dan yang tidak mampu malah tidak dapat. Ini reminder bagi kita ketika ada sensus penduduk, kita semua harus membantu pemerintah membenahi masalah data," katanya.
Menurut Puteri, penyaluran bansos ini rawan diselewengkan. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan.
"Kita juga minta masyarakat membantu mengawasi agar bansos-bansos yang ada memang difokuskan untuk masyarakat yang kurang mampu dan bisa sampai dengan baik, tepat sasaran," paparnya. ( )
Dalam hal pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Puteri meminta pemerintah untuk memberikan perhatian di sektor UMKM.
"Kalau kita kaji dari langkah-langkah pemerintah, sudah ada program Pemulihan Ekonomi Nasional itu ada intensif langsung untuk UMKM dalam hal relaksasi kredit itu sangat baik, meski pelaksanaannya belum optimal dalam hal teknis, itu yang perlu dievaluasi," katanya.
Menurut Puteri, sektor UMKM menyerap 97-98% lapangan kerja dan industri di Indonesia sekitar 90%-an juga masih industri skala UMKM.
"Jadi ketika pada krisis 2008 UMKM kita mampu bertahan maka harus didorong untuk bisa bertahan di krisis tahun ini," urainya.
Disinggung mengenai kebijakan new normal atau pola hidup baru berdampingan dengan Covid-19, Puteri mengatakan pelaksanaan new normal harus disertai protokol kesehatan yang komprehensif.
"Ketentuan dalam protokol kesehatan ini harusnya dibahas bersama-bersama dan dibuat setransparan mungkin antar- stakeholder terkait sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atau berita yang yang berbeda dari masing-masing pelaksana kebijakan," katanya.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan juga pendapat dari kalangan masyarakat, akademisi dan dunia usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19.
Menurut Puteri, penyaluran bansos ini rawan diselewengkan. Karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan.
"Kita juga minta masyarakat membantu mengawasi agar bansos-bansos yang ada memang difokuskan untuk masyarakat yang kurang mampu dan bisa sampai dengan baik, tepat sasaran," paparnya. ( )
Dalam hal pemulihan ekonomi akibat Covid-19, Puteri meminta pemerintah untuk memberikan perhatian di sektor UMKM.
"Kalau kita kaji dari langkah-langkah pemerintah, sudah ada program Pemulihan Ekonomi Nasional itu ada intensif langsung untuk UMKM dalam hal relaksasi kredit itu sangat baik, meski pelaksanaannya belum optimal dalam hal teknis, itu yang perlu dievaluasi," katanya.
Menurut Puteri, sektor UMKM menyerap 97-98% lapangan kerja dan industri di Indonesia sekitar 90%-an juga masih industri skala UMKM.
"Jadi ketika pada krisis 2008 UMKM kita mampu bertahan maka harus didorong untuk bisa bertahan di krisis tahun ini," urainya.
Disinggung mengenai kebijakan new normal atau pola hidup baru berdampingan dengan Covid-19, Puteri mengatakan pelaksanaan new normal harus disertai protokol kesehatan yang komprehensif.
"Ketentuan dalam protokol kesehatan ini harusnya dibahas bersama-bersama dan dibuat setransparan mungkin antar- stakeholder terkait sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman atau berita yang yang berbeda dari masing-masing pelaksana kebijakan," katanya.
Pihaknya juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan juga pendapat dari kalangan masyarakat, akademisi dan dunia usaha yang sangat terdampak pandemi Covid-19.
tulis komentar anda