Santri dalam Ekonomi Indonesia
Selasa, 26 Oktober 2021 - 13:12 WIB
Baca juga: Perindo Siap Beri Akses Permodalan Kewirausahaan untuk Santri dan Pesantren
Imunitas dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling bertaut. Keberhasilan program vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi, di daerah maupun nasional. Keberhasilan pemulihan ekonomi di daerah akan menunjang pemulihan ekonomi nasional (PEN). Oleh sebab itu, pemerataan program vaksinasi menjadi krusial karena perbedaan stok vaksin dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pemulihan ekonomi antar daerah di Indonesia.
Sayangnya, capaian vaksinasi di Indonesia masih timpang. Beberapa daerah telah memiliki cakupan vaksinasi yang sangat tinggi, di antaranya adalah DKI Jakarta yang cakupan vaksinasi sudah lebih dari 100% dari target dan Provinsi Bali yang hampir mencapai 100% untuk vaksinasi dosis pertama.
Di sisi lain, ironisnya masih terdapat daerah di Indonesia yang masih memiliki angka cakupan vaksinasi yang sangat rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih terdapat 9 daerah yang memiliki capaian vaksinasi di bawah 30% untuk dosis pertama, di antaranya adalah Papua (23,3%), Sumatera Barat (24,88%), Aceh (26,75%), Lampung (27,05%), Sulawaesi Barat (28,05%), Maluku Utara (28,19%), Sulawesi Tengah (28,33%), Bengkulu (28,51%), dan Maluku (28,78%).
Tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Vaksinasi sebagai alat untuk mencapai target herd immunity mutlak mengharuskan pemerintah untuk mampu menjaga speed vaksinasi di setiap wilayah di Indonesia demi terciptanya pemulihan ekonomi yang merata di Indonesia.
Percepatan vaksin mulai dari distribusi vaksin hingga kesiapan logistik di puskesmas, harus dapat segera diatasi untuk memastikan vaksinasi merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, target herd immunity yang dibuat oleh pemerintah dapat dicapai dengan lebih cepat dan pemulihan ekonomi pun akan turut mengikuti.
Pengusaha Muslim dan Percepatan Pemulihan Ekonomi
Selain percepatan program vaksinasi, percepatan ekonomi juga dapat dicapai dengan memanfaatkan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk menciptakan pengusaha muslim di Indonesia. Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren bisa lebih dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar.
Model pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kota atau provinsi, maka bisa dipastikan akan mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut, karena pesantren akan memberikan factor penarik (pull factor) untuk datangnya investasi dan usaha pendukung lainnya. Pada akhirnya, kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat.
Kewirausahaan saat ini menjadi barang yang biasa dikenal dan dilakukan di pesantren. Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, mengenalkan one pesantren one product (OPOP) sebagai strategi pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat Jawa Timur, mengingat jumlah pesantren yang sangat banyak dan menyebar di wilayah Jawa Timur.
Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian. Para santri, setelah lulus diharapkan bisa menjadi pioneer dalam berwirausaha, tentu dengan modal kegigihan, kemandirian, kebersihan hati dan niat yang kuat sebagai dasar utama dalam berwirausaha. Guna memfasilitasi semangat berwirausaha bagi para santri, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dari sisi keuangan, di antaranya melalui Program Mekaar, KUR, hingga Bank Wakaf Mikro.
Pemerintah memiliki harapan besar agar pesantren dan santri melalui program tersebut kian berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Pemerintah juga terus mendorong program-program yang mendukung pesantren dan santri agar dapat berkembang di dunia wirausaha syariah nasional melalui program International Halal Fair, pembagian sertifikasi halal gratis bagi UMKM, webinar Nasional Wakaf Produktif, dan kerja sama MES Lembaga lain yang mampu mendorong akselerasi pengembangan usaha.
Imunitas dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang saling bertaut. Keberhasilan program vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi, di daerah maupun nasional. Keberhasilan pemulihan ekonomi di daerah akan menunjang pemulihan ekonomi nasional (PEN). Oleh sebab itu, pemerataan program vaksinasi menjadi krusial karena perbedaan stok vaksin dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pemulihan ekonomi antar daerah di Indonesia.
Sayangnya, capaian vaksinasi di Indonesia masih timpang. Beberapa daerah telah memiliki cakupan vaksinasi yang sangat tinggi, di antaranya adalah DKI Jakarta yang cakupan vaksinasi sudah lebih dari 100% dari target dan Provinsi Bali yang hampir mencapai 100% untuk vaksinasi dosis pertama.
Di sisi lain, ironisnya masih terdapat daerah di Indonesia yang masih memiliki angka cakupan vaksinasi yang sangat rendah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih terdapat 9 daerah yang memiliki capaian vaksinasi di bawah 30% untuk dosis pertama, di antaranya adalah Papua (23,3%), Sumatera Barat (24,88%), Aceh (26,75%), Lampung (27,05%), Sulawaesi Barat (28,05%), Maluku Utara (28,19%), Sulawesi Tengah (28,33%), Bengkulu (28,51%), dan Maluku (28,78%).
Tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa ada pemulihan pandemi. Vaksinasi sebagai alat untuk mencapai target herd immunity mutlak mengharuskan pemerintah untuk mampu menjaga speed vaksinasi di setiap wilayah di Indonesia demi terciptanya pemulihan ekonomi yang merata di Indonesia.
Percepatan vaksin mulai dari distribusi vaksin hingga kesiapan logistik di puskesmas, harus dapat segera diatasi untuk memastikan vaksinasi merata di seluruh Indonesia. Dengan demikian, target herd immunity yang dibuat oleh pemerintah dapat dicapai dengan lebih cepat dan pemulihan ekonomi pun akan turut mengikuti.
Pengusaha Muslim dan Percepatan Pemulihan Ekonomi
Selain percepatan program vaksinasi, percepatan ekonomi juga dapat dicapai dengan memanfaatkan pemberdayaan ekonomi pesantren untuk menciptakan pengusaha muslim di Indonesia. Potensi pemberdayaan ekonomi pesantren bisa lebih dikembangkan untuk memajukan perekonomian masyarakat sekitar.
Model pemberdayaan ekonomi pesantren dikembangkan dan dijalankan secara luas dalam suatu wilayah, misalnya kota atau provinsi, maka bisa dipastikan akan mengurangi jumlah kemiskinan di wilayah tersebut, karena pesantren akan memberikan factor penarik (pull factor) untuk datangnya investasi dan usaha pendukung lainnya. Pada akhirnya, kesejahteraan di daerah tersebut akan meningkat.
Kewirausahaan saat ini menjadi barang yang biasa dikenal dan dilakukan di pesantren. Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah, mengenalkan one pesantren one product (OPOP) sebagai strategi pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat Jawa Timur, mengingat jumlah pesantren yang sangat banyak dan menyebar di wilayah Jawa Timur.
Optimalisasi semua sumber daya yang dimiliki pesantren dapat membantu pemerintah dalam memajukan perekonomian. Para santri, setelah lulus diharapkan bisa menjadi pioneer dalam berwirausaha, tentu dengan modal kegigihan, kemandirian, kebersihan hati dan niat yang kuat sebagai dasar utama dalam berwirausaha. Guna memfasilitasi semangat berwirausaha bagi para santri, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema dari sisi keuangan, di antaranya melalui Program Mekaar, KUR, hingga Bank Wakaf Mikro.
Pemerintah memiliki harapan besar agar pesantren dan santri melalui program tersebut kian berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Pemerintah juga terus mendorong program-program yang mendukung pesantren dan santri agar dapat berkembang di dunia wirausaha syariah nasional melalui program International Halal Fair, pembagian sertifikasi halal gratis bagi UMKM, webinar Nasional Wakaf Produktif, dan kerja sama MES Lembaga lain yang mampu mendorong akselerasi pengembangan usaha.
tulis komentar anda