Demokrat Pimpinan AHY Instruksikan Kader Awasi Penggunaan Atribut Ilegal
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 06:02 WIB
Meski berada di luar pemerintahan, kata Reifky, Partai Demokrat dan Ketum AHY terus memperoleh kenaikan elektabilitas yang konsisten dalam berbagai survei. Kenaikan tren itu dinilainya dimanfaatkan oleh oknum penguasa untuk mengambil alih partai dan menjadikannya sebagai kendaraan politik menuju ajang kontestasi di tahun 2024.
"Upaya pengambilalihan itu terjadi sejak 1 Februari 2020 dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat. Penolakan pemerintah terhadap KLB ilegal yang diselenggarakan kekuatan eksternal ini sempat membuat lega masyarakat, khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, ditengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia," jelasnya. Baca juga: Tengah Digoyang, Demokrat Bersyukur Popularitas Partai dan AHY Meningkat
Tapi pihak KLB ilegal yang didukung dan melibatkan KSP Moeldoko ini rupanya belum jera dan kini mencoba upaya hukum, walaupun di tengah jalan satu persatu pendukungnya rontok. Upaya hukum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra ini juga dikritik para ahli hukum dari berbagai kampus di Indonesia karena tidak cermat, mengandung kesalahan logika (logical fallacy) sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (legal anarchy), yang justru bisa menjadi bumerang bagi upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah.
"Upaya pengambilalihan itu terjadi sejak 1 Februari 2020 dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat. Penolakan pemerintah terhadap KLB ilegal yang diselenggarakan kekuatan eksternal ini sempat membuat lega masyarakat, khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, ditengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia," jelasnya. Baca juga: Tengah Digoyang, Demokrat Bersyukur Popularitas Partai dan AHY Meningkat
Tapi pihak KLB ilegal yang didukung dan melibatkan KSP Moeldoko ini rupanya belum jera dan kini mencoba upaya hukum, walaupun di tengah jalan satu persatu pendukungnya rontok. Upaya hukum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra ini juga dikritik para ahli hukum dari berbagai kampus di Indonesia karena tidak cermat, mengandung kesalahan logika (logical fallacy) sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (legal anarchy), yang justru bisa menjadi bumerang bagi upaya pemulihan ekonomi yang sedang dilakukan pemerintah.
(kri)
Lihat Juga :