Demokrat Pimpinan AHY Instruksikan Kader Awasi Penggunaan Atribut Ilegal
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 06:02 WIB
Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menginstruksikan Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Seluruh pengurus serta kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia diinstruksikan untuk setia dan waspada. Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan Partai Demokrat.
Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Instruksi ini diketahui ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum dan beredar luas di kalangan pengurus dan kader. Baca juga: Diguncang Prahara, Demokrat Optimistis Raih 20% Suara di Pileg 2024
Dalam instruksi tersebut, Sekjen Riefky Harsya juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal. "Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," ujar Riefky dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP Partai Demokrat.
Partai Demokrat yang diakui pemerintah hanya satu pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Instruksi ini diketahui ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum dan beredar luas di kalangan pengurus dan kader. Baca juga: Diguncang Prahara, Demokrat Optimistis Raih 20% Suara di Pileg 2024
Dalam instruksi tersebut, Sekjen Riefky Harsya juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal. "Mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," ujar Riefky dalam keterangannya, Jumat (8/10/2021).
Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP Partai Demokrat.
Lihat Juga :