Menanti Lampu Hijau Umrah Jamaah Indonesia
Kamis, 30 September 2021 - 06:23 WIB
Dia lantas menuturkan, sejauh ini dari 67 negara kontributor jamaah umrah, sebanyak 34 negara sudah bisa melakukan proses e-visa. Sedangkan untuk 33 negara lainnya, belum diberikan pintu masuk. Sampai saat ini, belum ada penyelenggara haji dan umrah Indonesia yang bisa memproses visa umrah.
Di sisi lain, Arab Saudi sudah mulai mematok target jumlah jamaah, yakni sebanyak 60.000 per hari atau sekitar 2 juta dalam satu bulan. Artinya, dalam satu tahun per kalender 1443 hijriah, Arab Saudi menargetkan 22 juta jamaah. Target tersebut lebih besar dibandingkan dengan masalah sebelum pandemi pada 2019. Pencapaian terakhir Arab Saudi pada tahun tersebut hanya 19 juta, baik jamaah domestik maupun luar negeri.
"Sebenarnya ini bisa menjadi harapan besar bagi Indonesia, terutama bagi penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Tinggal, bagaimana Indonesia menyelesaikan urusan suspend jamaah Tanah Air. Kami mendesak pemerintah untuk serius dalam melakukan lobi-lobi," tegasnya.
Tauhid mengakui ada beberapa kendala yang memberatkan pemerintah Arab Saudi sehingga Indonesia masuk dalam negara suspend yaitu mewajibkan jamaah umrah disuntik dengan empat pilihan vaksin, yakni AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson.
Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, sehingga Saudi meminta pemerintah memberikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk jamaah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijaksanaan harus ada booster-nya dari empat vaksin tersebut. Karena kita dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kementrian Agama meminta untuk jamaah umrah dibantu untuk vaksin ketiga," jelas Tauhid.
Hal lain yang memberatkan yaitu adanya karantina 14 hari. Dirinya menjelaskan, permintan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena waktu umrah jadi lebih lama. "Masa transit akan lebih lama dari masa perjalanan. Untuk koordinasi vaksin, kami pun sudah mengajukan permohonan kami," tambahnya.
Namun, dia kembali menandaskan, bagaimana pun semua persoalan tergantung bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ke Arab Saudi. "Karena kasihan melihat jamaah kita yang sudah lama mengumpulkan uang tetapi terkendala pemberangkatan ibadah umrah. Ini semua tinggal masalah diplomasi saja," tegasnya.
Dalam pandanganaya, bila melihat situasi pandemi di Indonesia yang kian membaik dengan penurunan positivity rate mencapai 5% sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seharusnya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi untuk mencabut status suspensi terhadap Indonesia.
Di sisi lain, Arab Saudi sudah mulai mematok target jumlah jamaah, yakni sebanyak 60.000 per hari atau sekitar 2 juta dalam satu bulan. Artinya, dalam satu tahun per kalender 1443 hijriah, Arab Saudi menargetkan 22 juta jamaah. Target tersebut lebih besar dibandingkan dengan masalah sebelum pandemi pada 2019. Pencapaian terakhir Arab Saudi pada tahun tersebut hanya 19 juta, baik jamaah domestik maupun luar negeri.
"Sebenarnya ini bisa menjadi harapan besar bagi Indonesia, terutama bagi penyelenggara perjalanan haji dan umrah. Tinggal, bagaimana Indonesia menyelesaikan urusan suspend jamaah Tanah Air. Kami mendesak pemerintah untuk serius dalam melakukan lobi-lobi," tegasnya.
Tauhid mengakui ada beberapa kendala yang memberatkan pemerintah Arab Saudi sehingga Indonesia masuk dalam negara suspend yaitu mewajibkan jamaah umrah disuntik dengan empat pilihan vaksin, yakni AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson.
Sedangkan mayoritas masyarakat Indonesia menerima vaksin Sinovac, sehingga Saudi meminta pemerintah memberikan vaksin booster atau dosis ketiga untuk jamaah.
"Jadi kita kan umumnya Sinovac, pemerintah Arab Saudi memberikan kebijaksanaan harus ada booster-nya dari empat vaksin tersebut. Karena kita dari asosiasi sudah bekoordinasi ke Kementrian Agama meminta untuk jamaah umrah dibantu untuk vaksin ketiga," jelas Tauhid.
Hal lain yang memberatkan yaitu adanya karantina 14 hari. Dirinya menjelaskan, permintan untuk karantina 14 hari di negara transit ini jadi kendala karena waktu umrah jadi lebih lama. "Masa transit akan lebih lama dari masa perjalanan. Untuk koordinasi vaksin, kami pun sudah mengajukan permohonan kami," tambahnya.
Namun, dia kembali menandaskan, bagaimana pun semua persoalan tergantung bagaimana pemerintah melakukan diplomasi ke Arab Saudi. "Karena kasihan melihat jamaah kita yang sudah lama mengumpulkan uang tetapi terkendala pemberangkatan ibadah umrah. Ini semua tinggal masalah diplomasi saja," tegasnya.
Dalam pandanganaya, bila melihat situasi pandemi di Indonesia yang kian membaik dengan penurunan positivity rate mencapai 5% sesuai dengan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Seharusnya hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi untuk mencabut status suspensi terhadap Indonesia.
tulis komentar anda