Temui Mahfud MD, BP2MI Minta Sindikat Penempatan PMI Ilegal Diberantas

Menanggapi hal tersebut, Mahfud merespons baik usul-usul yang diberikan oleh BP2MI. Selain itu, Mahfud turut menyampaikan berbagai pendekatan dalam membangun hukum, utamanya dalam hal mengatasi kendala yang dihadapi oleh BP2MI. “Membangun hukum ada tiga, aturan, struktur, dan budayanya. Oleh karena itu, mari kita benahi, dan usul-usul tadi bagian dari strukturnya,” terang Mahfud.

Mahfud mengaku bersedia menjadi keynote speaker dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI, yang akan dilaksanakan pada 5 Oktober 2021 di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, Dewan Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal PMI Komjen Pol (Purn.) Suhardi Alius, mengatakan terdapat kelemahan kewenangan yang dimiliki BP2MI dalam hal pemberantasan sindikat penempatan ilegal PMI. “Ada regulasi yang kurang, karena regulasi di BP2MI tidak ada kewenangan penegakan hukum. Oleh karena itu, kami mendorong aparat penegak hukum dapat berkontribusi,” kata Suhardi.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Satgas dan Ketua Panitia Rakornas, Mas Achmad Santosa; anggota Tim Pakar Satgas Yunus Husein; Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Eropa dan Timur Tengah Irjen Pol. Achmad Kartiko; serta Koordinator Tenaga Profesional Kepala BP2MI, Wawan Fachrudin.