Temui Mahfud MD, BP2MI Minta Sindikat Penempatan PMI Ilegal Diberantas
Kamis, 23 September 2021 - 01:15 WIB
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu (22/9/2021). Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD , Rabu (22/9/2021).
Benny menjelaskan, pertemuan tersebut membahas kolaborasi perang total melawan sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Menurut Benny, perlu pendekatan yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. “Ini adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dibekingi pihak-pihak yang memiliki atribusi kekuasaan. Apabila dibiarkan maka para korban yang 90% di antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi,” ujar Benny. Baca juga: Mahfud MD Bilang Negara Sudah Responsif Tangani Perdagangan Manusia
Oleh karena itu, Benny memohon agar Menko Polhukam dapat mengorkestrasi perang total melawan sindikat penempatan PMI non prosedural tersebut. Benny menambahkan, perlu kerja bersama semua pihak, serta penanganan dengan cara luar biasa dan pendekatan hukum multi doors.
“Kami memohon kepada Menko, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Mohon arahan agar seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja sama dengan BP2MI. Kami juga memohon Pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini,” imbuh Benny. Baca juga: BP2MI Gagalkan Penyelundupan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Timur Tengah
Benny menjelaskan, pertemuan tersebut membahas kolaborasi perang total melawan sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Menurut Benny, perlu pendekatan yang luar biasa dalam memberantas kejahatan luar biasa ini. “Ini adalah kejahatan serius. Para sindikat tersebut dibekingi pihak-pihak yang memiliki atribusi kekuasaan. Apabila dibiarkan maka para korban yang 90% di antaranya merupakan kaum perempuan, rawan mendapatkan eksploitasi,” ujar Benny. Baca juga: Mahfud MD Bilang Negara Sudah Responsif Tangani Perdagangan Manusia
Oleh karena itu, Benny memohon agar Menko Polhukam dapat mengorkestrasi perang total melawan sindikat penempatan PMI non prosedural tersebut. Benny menambahkan, perlu kerja bersama semua pihak, serta penanganan dengan cara luar biasa dan pendekatan hukum multi doors.
“Kami memohon kepada Menko, negara tidak boleh kalah, hukum harus bekerja, dan BP2MI tidak bisa bekerja sendiri. Mohon arahan agar seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja sama dengan BP2MI. Kami juga memohon Pak Menko bisa memimpin langsung gerakan melawan mafia ini,” imbuh Benny. Baca juga: BP2MI Gagalkan Penyelundupan 21 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Timur Tengah
Lihat Juga :