Ekonomi Merdeka

Jum'at, 27 Agustus 2021 - 19:53 WIB
Penciptaan lapangan pekerjaan dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi rakyat yang telah mengalami proses penghancuran di bawah kapitalisme-kolonial yang predatorik. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan dalam konstitusi diarahkan untuk menempatkan negara sebagai motor penggerak ekonomi.

Negara mengatur agar kegiatan ekonomi nasional berjalan secara adil. Faktor-faktor produksi (tanah, modal, dsb.) tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang, bahkan ada keharusan untuk mendistribusikannya kepada rakyat banyak yang tidak memilikinya agar rakyat bisa bekerja. Perusahaan negara/BUMN juga diperkuat untuk menguasai dan mengelola cabang-cabang produksi yang penting dan strategis. Dengan demikian, BUMN dapat berkembang dan menjadi penopang penciptaan lapangan kerja yang luas.

Selain sektor negara, pembesaran dan perlindungan ekonomi rakyat juga menjadi panduan utama. Ekonomi rakyat adalah sesuatu yang riil dan kongkret. Ekonomi rakyat memiliki peran strategis dalam sistem dan struktur ekonomi nasional.

Perkebunan rakyat, pertanian rakyat, industri rakyat, pertambakan rakyat, perikanan rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat dan sebagainya. Kesemuanya memberikan sumbangan amat besar dalam perekonomian Indonesia saat ini. Pemihakan terhadap ekonomi rakyat juga harus bermakna secara struktural, yaitu membentuk suatu perekonomian nasional yang dikendalikan oleh rakyat, baik dalam bentuk koperasi ataupun kepemilikan saham masyarakat dalam pada usaha-usaha besar.

Esensi Ekonomi Merdeka

Banyak kemajuan yang sudah dilakukan hingga saat ini, meskipun masih teramat besar tantangannya. Misalnya, kendali atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam sudah banyak yang beralih ke perusahaan negara. Seperti pengelolaan blok Mahakam, tambang emas Freeport di Papua, dan terbaru adalah blok migas Rokan yang telah dikelola oleh Chevron Pacific selama 80 tahun kini diambil alih Pertamina. Tantangan selanjutnya adalah menjadikan kekayaan alam ini dikelola secara baik dan menghasilkan manfaat besar bagi negara.

Yang mencemaskan adalah tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang terus berlangsung puluhan tahun belum berkualitas, akibatnya gagal menciptakan pemerataan. Yang terjadi sebaliknya, kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Angkanya masih belum beranjak, 1% orang kaya Indonesia menguasai sekitar 50% kekayaan nasional.

Konsekuensi langsung dari perubahan yang harus dilakukan ke depan adalah, kebijakan ekonomi harus didesain untuk mengatasi tiga hal sekaligus: kesenjangan antarwilayah, kesenjangan antargolongan pendapatan, dan kesenjangan antar pelaku ekonomi. Jika tidak, dampak sosialnya akan mengerikan dan implikasi politiknya amat besar. Sistem demokrasi yang berlangsung di tengah keadaan sosial yang timpang, hanya akan menjadi sarana bagi bagi segelintir elite semakin mengukuhkan legitimasi dan cengkramannya.

Struktur ekspor Indonesia juga harus menjadi sasaran transformasi. Pemerintah telah membuat aturan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses hilirisasi yang lebih ketat di dalam negeri.

Jika konsisten dilakukan disertai tata kelola yang baik, langkah ini akan memberi dampak penting bagi kemajuan industri di tanah air. Keunggulan komparatif atas ketersediaan sumber daya alam ditambah dengan investasi besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, tidak mustahil ekonomi Indonesia akan menjadi raksasa berikutnya.
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More