Pembangunan Berkelanjutan di Papua Dinilai Penting untuk Perkembangan SDM

Hadiah atau penghargaan itu menurutnya tidak bisa diberikan tidak hanya sebatas uang. Namun, bisa juga dengan pengakuan resmi dari pemerintah akan keberadaan tanah adat di Bumi Cendrawasih tersebut.

"Sampai hari ini tidak ada satu jengkal pun di Papua/Papua Barat yang diakui Pemerintah sebagai tanah adat," tegasnya.

Sementara itu, pembicara lainnya Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Tjandra mengungkapkan, pihaknya mengimplementasikan Sistem Penataan agraria berkelanjutan dan inklusif dalam konteks pembangunan di Papua.

Dengan sistem tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan tata ruang untuk pembangunan di Papua dan Papua Barat. Dengan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan wilayah adat setempat.

Dia menjabarkan, pengimplementasian sistem tersebut dilakukan dilakukan secara bertahap. Yaitu proses input data, penataan aset legalisasi, penatagunaan tanah dan ruang lalu penataan akses.

"Daerah tanah Papua itu ruangnya bukan cuma untuk manusia, tapi juga bukan hanya untuk tumbuhan dan binatang. Nah itu kita lihat ketemunya di mana. Jadi butuh pemahaman ruang yang efektif," ungkapnya.