Saran Pengamat, Daripada Habiskan Energi Amendemen UUD 1945 Lebih Baik Fokus Tangani Covid-19
Kamis, 26 Agustus 2021 - 09:53 WIB
Saran pengamat, daripada habiskan energi emendemen UUD 1945 lebih baik fokus tangani Covid-19. Ilustrasi/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pertemuan para ketua umum dan sekjen parpol koalisi pemerintah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin merupakan indikasi menguatnya keinginan rezim untuk melakukan amendemen UUD 1945 . Presiden tiga periode diduga kuat menjadi tujuan akhirnya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, meski disampaikan secara diplomatis, dengan frasa pertemuan untuk "memperkaya ide-ide" dalam penyelenggaraan bernegara, substansi yang menjadi arus utamanya adalah amendemen UUD 1945.
"Dan, arus utama amandemennya adalah soal 'presiden tiga periode'. Tema amendemen yang lain berpotensi menjadi 'pintu masuk'. Maksudnya, diajukan tema lain yang seakan penting sebagai pintu masuk, tapi hanya dijadikan cover," kata Robi kepada SINDOnews, Kamis (26/8/2021).
Robi Nurhadi menambahkan, rezim sedang membangun narasi tentang pentingnya amendemen melalui Covid-19, krisis ekonomi, dan tema lainnya. Sedangkan rakyat melihat rezim penguasa dalam narasi yang sudah tidak "perform". "Ibarat petinju, rezim politik sekarang ini sudah "kleyengan" menghadapi berbagai masalah yang sedang terjadi," ujarnya.
Menurut Robi, rakyat dan para elite non rezim sudah bijaksana dengan menghormati konstitusi untuk Jokowi menyelesaikan masa baktinya sampai 2024. Rakyat mengapresiasi pengabdian Jokowi dan menghormati pentingnya menjaga stabilitas keamanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.
"Karena itu, para elite politik atau partai-partai pendukung Jokowi mestinya juga jangan kalah bijaksana dengan rakyat. Jangan jerumuskan Pak Jokowi dengan 'Politik Test The Water' untuk coba-coba menyenggol isu-isu tiga periode," tegasnya.
Menurut Robi, jangan diartikan rakyat yang diam itu seakan mereka tidak cerdas untuk melihat agenda politik terselubung soal 'presiden tiga periode'. "Saran saya, daripada energi politik mereka dialokasikan ke amendemen, lebih baik untuk fokus penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan penanganan masalah-masalah penting lainnya," pungkasnya.
Menurut pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi, meski disampaikan secara diplomatis, dengan frasa pertemuan untuk "memperkaya ide-ide" dalam penyelenggaraan bernegara, substansi yang menjadi arus utamanya adalah amendemen UUD 1945.
"Dan, arus utama amandemennya adalah soal 'presiden tiga periode'. Tema amendemen yang lain berpotensi menjadi 'pintu masuk'. Maksudnya, diajukan tema lain yang seakan penting sebagai pintu masuk, tapi hanya dijadikan cover," kata Robi kepada SINDOnews, Kamis (26/8/2021).
Robi Nurhadi menambahkan, rezim sedang membangun narasi tentang pentingnya amendemen melalui Covid-19, krisis ekonomi, dan tema lainnya. Sedangkan rakyat melihat rezim penguasa dalam narasi yang sudah tidak "perform". "Ibarat petinju, rezim politik sekarang ini sudah "kleyengan" menghadapi berbagai masalah yang sedang terjadi," ujarnya.
Menurut Robi, rakyat dan para elite non rezim sudah bijaksana dengan menghormati konstitusi untuk Jokowi menyelesaikan masa baktinya sampai 2024. Rakyat mengapresiasi pengabdian Jokowi dan menghormati pentingnya menjaga stabilitas keamanan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi.
"Karena itu, para elite politik atau partai-partai pendukung Jokowi mestinya juga jangan kalah bijaksana dengan rakyat. Jangan jerumuskan Pak Jokowi dengan 'Politik Test The Water' untuk coba-coba menyenggol isu-isu tiga periode," tegasnya.
Menurut Robi, jangan diartikan rakyat yang diam itu seakan mereka tidak cerdas untuk melihat agenda politik terselubung soal 'presiden tiga periode'. "Saran saya, daripada energi politik mereka dialokasikan ke amendemen, lebih baik untuk fokus penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, dan penanganan masalah-masalah penting lainnya," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda