Dipakai Jokowi, Pakaian Adat Baduy Simbol Perjuangan Hak dan Budaya Asli Indonesia
Sabtu, 21 Agustus 2021 - 07:12 WIB
Baca juga: Warga Baduy Bangga Presiden Jokowi Pake Baju Adat Baduy
Keduanya berasal dari tiga UU berbeda yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
"Penyatuan ini akan membuat aturan semakin mudah dipahami dan tidak akan merepotkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan," kata Ketua Ormas MKGR Kepri ini.
Karena itu, UU Cipta Kerja akan memberikan peluang kepada rakyat untuk mengelola hutan dan melindungi masyarakat adat yang diatur dalam sejumlah pasal. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yang salah satunya mengatur penguatan perhutanan sosial.
Dalam mengelola negara tentu Presiden masih ada kekurangan yang terus menerus diperbaiki, tapi komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat tak perlu diragukan. Sebaiknya semua komponen masyarakat termasuk Ormas, LSM, Mahasiswa dan lain-lain dapat bahu membahu bersama pemerintah untuk dapat menata bangsa ini khususnya dalam hal masyarakat adat.
"Jangan cuma bisa bicara atau kritik tanpa dasar saja, tapi lakukanlah kritik yang berdasar sekaligus disertai masukan solusi yang dapat membantu pemerintah untuk perbaikan bangsa ini," lanjutnya.
Pakaian adat yang dikenakan Jokowi ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. "Jokowi ingin menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, termasuk rakyat pedalaman seperti masyarakat adat Baduy," katanya.
Keduanya berasal dari tiga UU berbeda yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
"Penyatuan ini akan membuat aturan semakin mudah dipahami dan tidak akan merepotkan masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan," kata Ketua Ormas MKGR Kepri ini.
Karena itu, UU Cipta Kerja akan memberikan peluang kepada rakyat untuk mengelola hutan dan melindungi masyarakat adat yang diatur dalam sejumlah pasal. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 UU Kehutanan disisipkan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 29A dan Pasal 29B yang salah satunya mengatur penguatan perhutanan sosial.
Dalam mengelola negara tentu Presiden masih ada kekurangan yang terus menerus diperbaiki, tapi komitmen pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adat tak perlu diragukan. Sebaiknya semua komponen masyarakat termasuk Ormas, LSM, Mahasiswa dan lain-lain dapat bahu membahu bersama pemerintah untuk dapat menata bangsa ini khususnya dalam hal masyarakat adat.
"Jangan cuma bisa bicara atau kritik tanpa dasar saja, tapi lakukanlah kritik yang berdasar sekaligus disertai masukan solusi yang dapat membantu pemerintah untuk perbaikan bangsa ini," lanjutnya.
Pakaian adat yang dikenakan Jokowi ini disiapkan secara pribadi oleh Tetua Adat Masyarakat Baduy sekaligus Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija. "Jokowi ingin menunjukan kepeduliannya terhadap rakyat kecil, termasuk rakyat pedalaman seperti masyarakat adat Baduy," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda