Ternyata PPKM Bukan Pelonggaran atau Pengetatan, Nih Penjelasannya
Jum'at, 13 Agustus 2021 - 19:26 WIB
Jubir Pemerintah Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menegaskan, PPKM harus dipahami bukan pelonggaran atau pengetatan. Foto/BNPB
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro menegaskan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) harus dipahami bukan pelonggaran atau pengetatan.
Baca Juga: PPKM
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun Drastis Pascapelaksanaan PPKM
Reisa pun menjelaskan panduan tentang pengendalian penyakit. "Saya ingatkan sebuah panduan pengendalian penyakit yang berbunyi, pertama membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua membudayakan perilaku etika bersin dan batuk," kata Reisa.
"Ketiga peningkatan daya tahan tubuh. Keempat, penanganan penyakit penyerta. Dan kelima penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi. Serta keenam penemuan kasus secara aktif dengan cara investigasi dan pemeriksaan kasus kontak. Ketujuh, skrining secara masalah terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko," jelasnya.
Reisa mengatakan, hal itu merupakan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis (TB) yang sama dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat saat pandemi Covid-19.
"Saya baru saja mengutip peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Penyakit yang puluhan tahun masih ada di Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan beban tuberkulosis tertinggi," papar Reisa.
“Familiar kan dengan langkah-langkah pengendalian TB, mirip dengan apa yang sekarang kita terapkan. Artinya tidak ada yang baru dari penerapan protokol kesehatan yang kita lakukan sekarang. Kita beradaptasi dengan langkah-langkah pencegahan penyakit yang sudah lama promosikan," tambahnya.
Reisa pun mengungkapkan, kampanye cuci tangan dimulai sejak 1847, lebih dari 170 tahun yang lalu. "Masker sudah dipakai sejak pandemi Flu tahun 1918. Dan jaga jarak sudah diajarkan lebih dari 590 tahun yang lalu, pada zaman cendekiawan muslim menghadapi wabah," tutupnya.
Baca Juga: PPKM
Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Turun Drastis Pascapelaksanaan PPKM
Reisa pun menjelaskan panduan tentang pengendalian penyakit. "Saya ingatkan sebuah panduan pengendalian penyakit yang berbunyi, pertama membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua membudayakan perilaku etika bersin dan batuk," kata Reisa.
"Ketiga peningkatan daya tahan tubuh. Keempat, penanganan penyakit penyerta. Dan kelima penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi. Serta keenam penemuan kasus secara aktif dengan cara investigasi dan pemeriksaan kasus kontak. Ketujuh, skrining secara masalah terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko," jelasnya.
Reisa mengatakan, hal itu merupakan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis (TB) yang sama dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh masyarakat saat pandemi Covid-19.
"Saya baru saja mengutip peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis. Penyakit yang puluhan tahun masih ada di Indonesia. Dan Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan beban tuberkulosis tertinggi," papar Reisa.
“Familiar kan dengan langkah-langkah pengendalian TB, mirip dengan apa yang sekarang kita terapkan. Artinya tidak ada yang baru dari penerapan protokol kesehatan yang kita lakukan sekarang. Kita beradaptasi dengan langkah-langkah pencegahan penyakit yang sudah lama promosikan," tambahnya.
Reisa pun mengungkapkan, kampanye cuci tangan dimulai sejak 1847, lebih dari 170 tahun yang lalu. "Masker sudah dipakai sejak pandemi Flu tahun 1918. Dan jaga jarak sudah diajarkan lebih dari 590 tahun yang lalu, pada zaman cendekiawan muslim menghadapi wabah," tutupnya.
(maf)
tulis komentar anda