Kekurangan Anggaran Pilkada Harus Dipenuhi Demi Keselamatan Bersama

JAKARTA - Pembengkakan anggaran Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di tengah pandemic Corona menjadi salah satu kegamangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Di satu sisi, logistik untuk alat pelindung diri (APD) harus dipenuhi untuk keselamatan bersama, di sisi lain pemerintah daerah (pemda) sudah tidak sanggup mengalokasikan penambahan anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Semua anggaran (pilkada) mesti dipenuhi. Tanpa anggaran memadai berbahaya sekali buat semua,” kata anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Kamis (28/5/2020). (Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Bantu KPU dalam Pilkada Serentak 2020)

Anggota Fraksi PKS ini menegaskan, keselamatan publik nomor satu, baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih. Mardani tidak mau kualitas pilkada ini menurun karena dilaksanakan di tengah pandemic Corona. Karena itu, Mardani melanjutkan, koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 harus dilakukan sejak tahapan pilkada lanjutan dimulai. “Karena para pelaksana pemilu (KPU dan Bawaslu beserta jajaran di provinsi dan kota/kabupaten) perlu dijaga juga keselamatannya,” tegas Mardani. (Baca juga: Mendagri: Tahapan Pilkada Serentak Dimulai 15 Juni 2020)

Legislator asal DKI Jakarta ini mengingatkan jangan sampai kisah sedih ribuan korban di Pemilu 2019 terulang Kembali, apapun alasan dan juga kondisinya. Bahkan, jika memungkinkan semua protokol kesehatan hendaknya secara ketat diterapkan dan juga diikuti meskipun, diakuinya semua itu akan berimplikasi terhadap anggaran yang membengkak. “Anggaran adalah satu yang mengkhawatirkan karena berpotensi membengkak. Jika semua syarat diikuti bisa kita bersama menjaga pelaksanaan pilkada,” ucapnya. kiswondari