KNPI dan PBHMI Ajak Masyarakat Bersama-sama Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menilai, terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) merupakan sejarah bagi anak muda.

Hal itu disampaikan Ketua Umum KNPI Putri Khairunisa saat menggelar Forum Guntur dengan tema "Politisasi Anak Haram Konstitusi Pasca Putusan Sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi RI” yang diadakan oleh Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI).

Hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya Ketua Bidang Kumhankam PB HMI Rifyan Ridwan Saleh, politikus H Yadi Saputra, Ketua Umum KNPI Putri Khairunnisa, dan Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi. Dalam diskusi tersebut para narasumber memberikan pandangannya secara komprehensif.



Ketua Bidang Kumhankam PB HMI Rifyan Ridwan Saleh mengatakan, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada perkara sengketa Pilpres 2024 maka fokus kita adalah menyatukan kembali kelompok-kelompok yang sempat memanas akibat pesta demokrasi.

"Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali bersatu. Bersama-sama kita kawal pemerintahan baru," ujarnya, Minggu (28/4/2024).



Ketua Umum KNPI Putri Khairunisa mengatakan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah sesuai dengan aturan, maka tidak ada anak haram kontitusi. Politisasi soal isu tersebut harus diakhiri.

Nissa juga menyatakan, beberapa pihak yang mengatakan anak haram konstitusi itu sesungguhnya telah keliru. Sebab anak muda ini sesungguhnya sedang menjalani dan menggunakan haknya sebagai warganegara, hak dipilih dan memilih.

"Dengan adanya anak muda yang memimpin di Indonesia yang diwakili oleh Mas Gibran ini telah menorehkan sejarah baru bagi kaum muda di Indonesia, sehingga anak muda tidak bisa dianggap selalu tidak siap lagi. Anak muda juga tidak boleh ragu-ragu atau menganggap diri bahwa karena masih muda kita tidak mampu," ujarnya.

Nissa menambahkan, anak muda harus diberi kepercayaan. Anak muda yang ingin maju bertarung demi memajukan bangsanya tidak boleh dihalang-halangi. "Jadi isu tentang Anak Haram Konstitusi ini hanya politisasi saja untuk kepentingan pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah para pemuda dengan kepentingannya," jelas Nissa.

Nissa juga menyampaikan, secara hukum putusan Nomor 90 dan putusan sengketa pilpres telah menguatkan bahwa Anwar Usman hanya korban dari pihak tertentu. "Anwar Usman secara politik dianggap sebagai ancaman jika beliau masih menjadi Ketua MK. Olehnya karena persoalan ini secara hukum telah jelas maka menurut saya, Anwar Usman harus dipulihkan nama baik dan kedudukannya menjadi Ketua MK," tandasnya.

Nissa menilai rakyat sudah cerdas terhadap persoalan pilpres. Sikap kenegarawanan Anwar Usman telah termanifestasi dalam putusan Nomor 90 yang diterima luas oleh seluruh rakyat Indonesia yang dibuktikan dengan kemangan Prabowo-Gibran. "Sekaligus telah menunjukan bahwa masyarakat berharap banyak dan menanti pemimpin muda di Indonesia," tutup Nissa