Jokowi Diminta Tak Tandatangani Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Sedangkan dalam UU TNI, kata dia, pengerahan TNI harus didasarkan atas politik negara. Artinya, presiden mengetahui dan disetujui oleh DPR. Sedangkan perpres tersebut tidak mengatur hal itu. Begitu juga dalam penggunaan anggaran. "Perpres itu menarik dan mengembalikan lagi fungsi TNI seperti zaman Orde Baru yang potensial melakukan pelanggaran HAM. Ini tidak sesuai amanat Reformasi. Jadi kenapa harus (ditolak) prepres itu karena melampaui batas,” paparnya.

Dalam perpres tersebut, diatur juga soal pendekatan teritorial, intelijen dan pendekatan operasi-operasi lainnya oleh TNI. Hal itu, kata Choirul, mengancam demokrasi, negara hukum dan potensial melakukan pelanggaran HAM. Atas dasar itu, Choirul menyarankan agar DPR menolak rancangan yang diajukan pemerintah dan meminta presiden tidak menandatangani perpres tersebut. (Baca juga: Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Mengatasi Terorisme Ancam Reformasi)

“DPR kan sebatas konsultasi, saya rekomendasi menolak saja karena tidak sesuai dengan UU Terorisme dan UU TNI. Ada baiknya jalan keluarnya membuka usulan ke presiden soal rancangan UU Perbantuan TNI. Itu jauh lebih penting karena itu bisa diatur. Sebab di perpres ini menjadikan TNI aktor utama bukan perbantuan,” Choirul.

Dikatakan aktor utama karena perpres tersebut memberikan kewenangan bagi TNI mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Padahal skemanya, TNI adalah perbantuan. "Jadi peran TNI dalam penanganan terorisme sebatas pada penindakan saja. Kapan ancaman paling berat itu ada dan bagaimana TNI itu terlibat. Itu saja," ucapnya.